Pizaro Gozali İdrus
12 Desember 2018•Update: 13 Desember 2018
Pizaro Gozali
JAKARTA
Kongres Filipina pada Rabu menyetujui perpanjangan darurat militer di Mindanao hingga akhir 2019, lansir Philstar.
Keputusan itu diambil setelah mayoritas anggota kongres setuju memperpanjang darurat militer.
Total ada 235 anggota kongres yang menyetujui perpanjangan darurat militer, sementara 28 lainnya menolak. Hanya satu suara yang menyuarakan abstain.
Perpanjangan darurat militer ini adalah yang ketiga dilakukan oleh Presiden Rodrigo Duterte.
Akhir 2017, Duterte meminta Kongres untuk memperpanjang darurat militer hingga Mei 2018.
Sebelum berakhir, Duterte juga memohon perpanjangan hingga akhir tahun 2018.
Duterte pada Senin telah meminta kongres untuk memperpanjang darurat militer di Mindanao.
Dalam suratnya, Duterte mengatakan perpanjangan ini akan memudahkan militer dan kepolisian mengakhiri pemberontakan di Mindanao.
“Perpanjangan ini juga untuk mencegah pemberontakan di negara bagian lainnya,” kata Duterte.
Duterte mencatat Kelompok Abu Sayyaf, Pejuang Kemerdekaan Islam Bangsamoro (BIFF), Daulah Islamiyah (DI) dan kelompok lainnya terus melakukan perlawanan di wilayah tersebut.
Sejumlah aktivis HAM di Filipina telah menentang perpanjangan darurat militer di Mindanao.
Organisasi Gerakan Melawan Tirani-Mindanao Utara (MAT-NMR) mengatakan darurat militer di Mindanao yang dimulai Mei 2017 tidak membawa apa pun kecuali ketakutan, pelanggaran hak asasi manusia, dan kehancuran di Mindanao, terutama di kalangan petani, masyarakat adat, dan komunitas Moro.
