JAKARTA
Konflik diplomatik antara Malaysia dan India soal Kashmir mulai berimbas pada perdagangan kedua negara.
Kini Malaysia menghadapi ancaman baru atas produk kelapa sawit yang menjadi salah satu andalan ekspornya.
Awal mulanya datang dari sikap tegas Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad yang menyebut India “menyerbu dan menduduki” Kashmir, wilayah yang disengketakan dengan Pakistan, dalam pertemuan (general assembly) Majelis Umum PBB ke-74 di New York, September lalu.
“Kami merasa rakyat Kashmir mendapat manfaat dari resolusi PBB, dan semua negara harus mematuhinya, tak hanya India atau Pakistan tetapi bahkan Amerika Serikat. Kalau tidak, apa gunanya ada PBB,” ujar dia di Malaysia, seperti dikutip New Straits Times.
Di panggung PBB itu, Mahathir juga mengkritik India yang mencabut status ekonomi khusus Jammu Kashmir yang dihuni mayoritas Muslim tersebut.
Alih-alih menyelesaikan konflik secara damai dengan Pakistan, India malah menetapkan status darurat dengan menerjunkan militer sekaligus membatasi aktivitas warga Kashmir.
Sebelum beroleh respons negatif dari pebisnis India, paparan Mahathir dijawab dengan kampanye #BoycottMalaysia lewat Twitter. Setelah taggar itu mencapai 8.000 cuitan, netizen Malaysia membalasnya dengan kampanye #BoycottIndia lewat Twitter.
Pantauan Anadolu, sejauh ini tidak ada imbas bagi warga India yang ada di Malaysia atas konflik diplomatik ini.
Ketegangan hanya terjadi di media sosial dengan perang tagar antara warga India dengan Malaysia.
Imbas yang terjadi justru pada perdagangan kedua negara. Ini dimulai dari sikap pengusaha India yang memprotes pernyataan perdana menteri Malaysia.
Asosiasi Perdagangan Minyak Nabati India (SEAI) meminta 875 anggotanya untuk tak lagi membeli minyak kelapa sawit dari Malaysia, sebagai bentuk “hukuman karena mengkritik India atas kebijakannya terhadap Kashmir.”
“Demi kepentingan Anda, dan solidaritas pada negara, kami harus menghindari pembelian dari Malaysia untuk saat ini,” ujar Presiden Asosiasi Pelarut Extractors India Atul Chaturvedi.
Dengan ancaman itu, Malaysia berpotensi kehilangan banyak devisa karena India adalah importir minyak nabati terbesar dunia.
Malaysia mencatat penjualan sawit ke India mencapai RM6,84 miliar atau Rp22,5 triliun pada 2018.
Menteri Industri Primer Malaysia Teresa Kok mengatakan pemerintahnya tak khawatir dengan ancaman embargo minyak sawit itu.
“India tidak pernah [secara resmi] mengatakan mereka ingin memboikot atau melarang impor minyak sawit dari Malaysia,” ujar Teresa, kutip Malaysia Kini.
Rencana boikot tersebut datang dari para pengusaha, bukan pemerintah India, kilah Teresa.
Begitu pula, Menteri Urusan Ekonomi Malaysia Datuk Seri Azmin Ali menambahkan bahwa boikot India atas sawit Malaysia hanya sementara, karena pasokan minyak sawit dari Indonesia tak cukup untuk memenuhi kebutuhan di India.
“Kami yakin akan dapat menyelesaikan masalah ini segera dan secara efektif,” ujar Azmin, seperti dikutip New Straits Times.
Sekadar catatan, imbauan agar India menyelesaikan konflik Kashmir secara damai itu tak hanya datang dari Mahathir, tapi juga Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.
Penyelesaian dengan dialog
Dalam pertemuan di PBB itu, Erdogan juga menyerukan dialog atas konflik antara Pakistan dan India soal Kashmir yang tak juga rampung meski sudah berlangsung 72 tahun.
Erdogan mengatakan bahwa stabilitas dan kemakmuran Asia Selatan tak dapat dipisahkan dari persoalan Kasmir.
“Agar orang-orang Kashmir melihat masa depan yang aman bersama tetangga Pakistan dan India mereka, sangat penting untuk menyelesaikan persoalan lewat dialog, atas dasar keadilan dan kesetaraan,” kata Erdogan.
Sejak 1947, Kashmir menjadi wilayah sengketa antara India dan Pakistan. Pemberontakan bersenjata melawan pemerintah India telah berkecamuk di lembah itu sejak 1989.
Ketegangan memuncak di Jammu dan Kashmir yang dikelola India sejak 5 Agustus lalu, ketika New Delhi memutuskan untuk mencabut status quo wilayah itu.
Menurut beberapa kelompok hak asasi manusia, ribuan orang telah tewas akibat konflik di wilayah tersebut sejak 1989.
Dinna Wisnu, pengajar hubungan internasional Universitas Bina Nusantara mengatakan kedua pemimpin, Mahathir dan Modi, seperti sedang ingin membawa masalah dalam negeri mereka ke forum internasional.
Dina tidak yakin ancaman para pengusaha India akan direalisasikan. “Belum tentu akan terealisasi,” ujar dia kepada Anadolu Agency.
Fitri Bintang Timur, analis hubungan internasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mengatakan Malaysia sedang melakukan solidaritas antarnegara Islam.
Solidaritas diberikan kepada Pakistan yang juga ingin menanamkan pengaruh di Kashmir, selain India.
Namun Fitri menilai, ketegangan yang terjadi antara kedua negara itu tidak akan membawa risiko keamanan bagi warga India di Malaysia atau sebaliknya karena warga dari kedua negara ini telah banyak terlibat dalam bisnis dan investasi.
Menurut Fitri, tekanan India pada Malaysia dengan tidak membeli produk kelapa sawit negara itu bisa menekan Malaysia, namun yang terpenting adalah apa yang harus dilakukan kedua negara untuk mengurangi dampak yang berlebihan.
'“Apakah mereka meminta Perdana Menteri Mahathir menarik ucapannya?” kata Fitri ketika dihubungi Anadolu Agency.
Kedua negara, menurut Fitri sebenarnya bisa mengendurkan tensi hubungannya dengan menjalankan diplomasi bilateral.
Misalnya India memanggil Dubes Malaysia untuk memberi penjelasan dan pendekatan secara personal ke Tun Mahatir dan penasehatnya.
Penyelesaian hubungan diplomatik melalui dialog yang setara dan adil bisa menjadi jalan keluar bagi kedua negara.
