Michael Hernandez
19 Desember 2017•Update: 20 Desember 2017
Michael Hernandez
WASHINGTON
Amerika Serikat pada Senin memveto resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) yang berisi penolakan penempatan fasilitas diplomasi di kota Yerusalem yang sedang diperebutkan.
Peristiwa ini terjadi kurang dari dua minggu sejak Washington memutuskan untuk mengakui Al Quds sebagai ibu kota Israel dan memulai proses pemindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv – kota di mana semua negara menempatkan fasilitas diplomasi mereka.
Nikolay Mladenov, koordinator khusus PBB untuk perdamaian Timur Tengah berkata keputusan Presiden AS Donald Trump telah menciptakan situasi yang “semakin tegang” di wilayah tersebut.
“Kurangnya langkah penting di lapangan” terkait kesepakatan dua negara yang sudah berlarut-larut membuat kekuatan radikal semakin kuat dan melemahkan pihak moderat, kata Mledenov.
Sebelum menjatuhkan veto, utusan AS untuk PBB berkata AS memiliki “semua hak” untuk menempatkan kedutaan besar di lokasi yang diinginkannya. Nikki Haley juga mengecam usaha PBB untuk menciptakan perdamaian Israel-Palestina, dan berkata bahwa badan internasional ini “menghindari penyebab perdamaian”.
Tahun lalu, di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama, AS memilih abstain dari resolusi PBB yang mengutuk pembangunan pemukiman Israel, sehingga resolusi itu bisa dikeluarkan PBB.
AS adalah sekutu terbesar Israel yang memberikan negara tersebut lebih dari USD 3 miliar bantuan militer per tahun. AS juga terus menggunakan hak veto di DK-PBB untuk melindungi Israel dari kecaman dunia internasional.
AS adalah satu dari lima negara anggota tetap DK-PBB dan memiliki hak untuk menjatuhkan veto pada resolusi dewan yang dikehendakinya.
