Azerbaijan bebaskan kota Zangilan dari pendudukan Armenia

Ruslan Rehimov

BAKU

Tentara Azerbaijan membebaskan kota Zangilan dan enam desa di provinsi itu, serta 18 desa lainnya di provinsi Fuzuli, Jabrayil, dan Khojavend, ungkap presiden Azerbaijan pada Selasa.

Presiden Ilham Aliyev dalam pidato kebangsaan menyebut permukiman itu dibebaskan dari pendudukan Armenia setelah hampir 30 tahun.

Aliyev mengatakan daerah Havali, Zarnali, Mammadbayli, Hakari, Sharifan, dan desa Mughanli di Zangilan, serta kota Zangilan telah dibebaskan dari pasukan pendudukan.

Desa Dordchinar, Kurdlar, Yukhari Abdurrahmanli, Garghabazar, Ashaghi Veysalli, Yukhari Aybasanli di provinsi Fuzuli, Sarafsha, Hasangaydi, Fughanli, Imambaghi, Dash Veysalli, Aghtapa, dan desa Yarahmadli di provinsi Jabrayilashi, Aghash, Dashbashi dan desa Vang di provinsi Khojavend telah dibebaskan, tambah Aliyev.

“Saya beri nama Azerbaijan baru untuk desa-desa ini. Selanjutnya Desa Vang harus diganti namanya menjadi Desa Chinarli,” sebut dia.

Aliyev sebelumnya telah mengumumkan pembebasan dari pendudukan Armenia di kota-kota Jabrayil dan Fuzuli, dan pemukiman Hadrut, serta lebih dari 50 desa lainnya.

Kementerian Pertahanan Azerbaijan merilis rekaman tentang pembebasan Zangilan, menunjukkan tentara Azerbaijan sedang mengibarkan bendera negara itu di depan sebuah bangunan di kota.

Kota Zangilan telah diduduki oleh pasukan Armenia sejak 29 Oktober 1993.

Konflik Karabakh

Gencatan senjata yang kedua di Nagorno-Karabakh dimulai pada 27 September.

Hubungan antara kedua negara bekas Uni Soviet itu tegang sejak 1991, ketika militer Armenia menduduki Upper Karabakh, wilayah Azerbaijan yang diakui secara internasional.

Sekitar 20 persen wilayah Azerbaijan berada di bawah pendudukan ilegal Armenia selama hampir tiga dekade.

OSCE Minsk Group - diketuai bersama oleh Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat - dibentuk pada 1992 untuk menemukan solusi damai atas konflik tersebut, tetapi upaya itu tak kunjung berhasil. Gencatan senjata disetujui pada tahun 1994.

Sejumlah resolusi PBB serta organisasi internasional menuntut penarikan pasukan pendudukan dari wilayah tersebut.