JAKARTA
Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama enam bulan di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda bahwa situasi penularan akan segera membaik.
Pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga, Laura Navika Yamani menilai Indonesia bahkan belum mencapai puncak pandemi dan masih berisiko mengalami lonjakan kasus Covid-19.
Sebagai catatan, Indonesia telah mengonfirmasi 180.646 kasus positif pada 2 September 2020, dengan 7.616 pasien meninggal, 129.971 orang sembuh, dan 43 ribu pasien masih dirawat
Indonesia beberapa kali melaporkan lebih dari 3 ribu kasus per hari dalam sepekan terakhir, yang merupakan rekor tertinggi sejak pandemi melanda.
Persentase kasus positif atau positivity rate Indonesia meningkat menjadi 15,43 persen pada Agustus atau tiga kali lipat dari standar ideal WHO yakni 5 persen.
“Positivity rate kita masih tinggi dibandingkan rekomendasi WHO yang mensyaratkan 5 persen, dengan jumlah tes yang belum memadai untuk menangkap sumber-sumber penularan di masyarakat,” kata Laura kepada Anadolu Agency melalui sambungan telepon.
Dengan populasi sekitar 267 juta orang, kapasitas tes di Indonesia masih di bawah standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Indonesia idealnya melakukan 267.700 tes per minggu, namun baru bisa mencapai 125.434 tes (46,8 persen dari standar WHO) pada pekan terakhir Agustus. Pekan-pekan sebelumnya jumlah tes yang dilakukan lebih kecil. Itu pun dengan 43 persen di antaranya dilaksanakan di Jakarta.
Selain itu, penelusuran kontak dari kasus-kasus positif yang ditemukan juga masih terbatas. WHO merekomendasikan penelusuran kontak terhadap 10 hingga 30 orang per kasus positif, namun menurut Laura, Indonesia baru mencapai empat hingga lima orang per kasus positif.
“Seharusnya testing diimbangin dengan tracing, kalau tidak bagaimana bisa menemukan kasus-kasus positif?” tutur Laura.
Dia menuturkan upaya mendeteksi kasus positif saat ini seperti berkejaran dengan cepatnya laju penularan di tengah masyarakat.
Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) —sebagai kebijakan pembatasan yang dipilih pemerintah— di sejumlah daerah telah memasuki masa transisi.
Mobilitas masyarakat mulai meningkat, perkantoran kembali beroperasi, dan pusat perbelanjaan dibuka. Tidak ada lagi penyekatan di perbatasan daerah. Kegiatan ekonomi masyarakat mulai bergerak.
Libur panjang pada pertengahan Agustus lalu kini berujung pada melonjaknya kasus positif. Satgas Penanganan Covid-19 mencatat jumlah kasus meningkat 32,9 persen pada pekan terakhir.
Di saat yang sama, tingkat keterisian ruang isolasi dan ICU di rumah sakit juga meningkat. Jakarta —wilayah dengan infrastruktur penanganan Covid-19 terbaik di Indonesia— mencatat tingkat keterisian ruang isolasi sebesar 69 persen dan ruang ICU sebesar 77 persen.
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) melaporkan 104 dokter telah meninggal selama pandemi, 30 orang di antaranya meninggal dalam kurun waktu satu bulan akibat virus SARS-CoV-2 ini.
Meninggalnya dokter bukan perkara sepele, mengingat Indonesia merupakan negara dengan rasio dokter terendah di Asia Tenggara, yakni 0,4 dokter per 1.000 penduduk berdasarkan data Bank Dunia pada 2018. Kehilangan 100 dokter sama dengan hilangnya akses 250 ribu penduduk terhadap dokter.
Sementara itu, kapasitas tenaga kesehatan melakukan penelusuran kontak dengan pasien positif atau contact tracing, pengamatan penyakit, hingga mendeteksi kasus-kasus di lokasi berisiko masih sangat terbatas.
“Ini seperti kejar-kejaran antara yang mendeteksi kasus dengan penularan yang terjadi. Jadi pemerintah jangan merasa situasi ini sudah bagus,” kata Laura.
Dia melanjutkan, indikator-indikator epidemiologi tersebut menunjukkan bahwa upaya pemerintah mengatasi pandemi belum maksimal. Sementara itu, menerapkan kembali PSBB juga bukan perkara mudah mengingat desakan ekonomi yang dihadapi masyarakat.
“Saya rasa tidak perlu kembali ke PSBB yang tegas, tapi kalau mau PSBB transisi harus benar-benar ketat dengan pembatasan di sektor-sektor tertentu yang berisiko tinggi dan secara ekonomi tidak begitu mendesak,” kata Laura.
Namun dengan catatan, pemerintah harus bertanggung jawab terhadap nasib pekerja di sektor yang terdampak.
“Jangan dibiarkan pekerjanya luntang-lantung sampai harus demo. Pemerintah harus hadir memastikan ini,” kata Laura.
Pada praktik saat ini, Laura menilai penerapan masa transisi cenderung “kebablasan” dari ritme yang seharusnya diterapkan sejak awal.
“Akhirnya banyak masyarakat merasa aktivitas apa saja sudah diizinkan padahal seharusnya belum,” tutur Laura.
Diprediksi 500 ribu kasus pada akhir tahun
Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Syahrizal Syarif memprediksi jumlah kasus bisa mencapai 500 ribu apabila situasi dan penanganan pandemi bertahan seperti saat ini.
Indonesia, lanjut dia, melaporkan 50 ribu kasus pertama dalam 114 hari, kemudian melaporkan 50 ribu kasus kedua dalam 33 hari, dan melaporkan 50 ribu kasus ketiga dalam 23 hari.
“Dengan perhitungan sederhana dan kapasitas tes yang akan terus bertambah, bisa jadi kecepatannya akan meningkat menjadi 50 ribu kasus dalam 15 hari,” kata Syahrizal kepada Anadolu Agency.
“Setiap bulan bisa dilaporkan 100 ribu kasus positif sehingga akhir tahun bukan tidak mungkin jumlah kasusnya bisa mencapai 500 ribu,” lanjut dia.
Dengan laju kasus yang dikhawatirkan semakin meningkat, Syahrizal meminta pemerintah menyiapkan kapasitas tempat tidur isolasi dan ICU setidaknya dua kali lipat dari yang tersedia saat ini.
Persoalannya, menurut dia, dengan laju kasus yang ada saat ini saja fasilitas kesehatan sudah cukup kewalahan. Tingkat keterisian tempat tidur di ruang isolasi dan intensive care unit (ICU) di Indonesia saat ini rata-rata melebihi 50 persen.
“Kalau tidak bisa diantisipasi, beban rumah sakit dan tenaga medis akan sangat berat,” kata dia.
Syahrizal juga menyoroti potensi kasus-kasus yang tidak terlacak akibat terbatasnya kapasitas tes di Indonesia. Jumlah suspect yang menanti diperiksa maupun menanti hasil tes usap keluar masih berkisar 70 ribu hingga 80 ribu orang per hari.
Akibatnya, situasi yang tergambar lewat laporan kasus harian tidak seutuhnya mencerminkan situasi penularan di lapangan.
“Pemeriksaan kita belum luas dan belum cepat, jadi kasus yang ada tidak menggambarkan situasi seutuhnya,” kata dia.
Dengan keterbatasan kapasitas penanganan dan desakan ekonomi yang muncul saat ini, Syahrizal mengatakan hal minimal yang bisa dilakukan pemerintah adalah mengkampanyekan penerapan protokol kesehatan secara masif.
Selain itu, penegakan protokol kesehatan juga perlu diperketat.
“Ini sudah saatnya kampanye besar-besaran untuk pakai masker, jaga protokol kesehatan dan terapkan denda yang besar untuk yang melanggar. Tapi pemerintah juga harus memastikan seluruh masyarakat punya masker,” tutur dia.
