Astudestra Ajengrastrı
08 Juni 2018•Update: 08 Juni 2018
Sorwar Alam
ANKARA
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berkata pada Kamis, pemerintah kemungkinan akan menghentikan status keadaan darurat negaranya setelah pemilihan umum akhir bulan ini.
Berbicara dalam wawancara khusus dengan CNN Turk, Erdogan berkata pemerintah akan mendiskusikan masalah ini dan membuat evaluasi yang diperlukan untuk mengangkat status keadaan darurat negara yang diterapkan usai usaha kudeta yang digagalkan pada 15 Juli 2016.
"Status keadaan darurat negara bisa didiskusikan dan diangkat setelah pemilu," tekan dia.
Pemilihan umum awal presiden dan parlemen di Turki dijadwalkan pada 24 Juni.
Turki mendeklarasikan status keadaan darurat untuk pertama kalinya pada 20 Juli 2016, setelah terjadinya usaha kudeta oleh Organisasi Teroris Fetullah (FETO) yang menelan korban 250 orang meninggal dunia dan nyaris 2.200 luka-luka.
Pada 18 April tahun ini, pemerintah memperpanjang status keadaan darurat selama tiga bulan untuk ketujuh kalinya.
Erdogan berkata perang melawan kelompok teror FETO berlanjut "dengan kecepatan sama seperti pada 15 Juli 2016".
Ankara menuduh FETO dalang di balik kampanye jangka panjang yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan dengan cara menyusupi institusi-institusi Turki, terutama militer, kepolisian dan pengadilan.
Saat menerangkan tentang megaproyek partainya, Partai Keadilan dan Pembangunan (AK) yang berkuasa, Erdogan menyebut rencana Kanal Istanbul sebagai "proyek strategis".
Pembangunan Kanal Istanbul, jalur buatan yang akan menghubungkan Laut Hitam dan Laut Marmara, rencananya akan diluncurkan akhir tahun ini.
Kanal ini akan mengurangi lalu lintas kapal yang melintasi Selat Bosphorus, sehingga menghilangkan risiko kapal menabrak atau merusak bangunan-bangunan bersejarah yang ada di tepiannya, kata Erdogan.
"Ini adalah proyek strategis, bukan dilakukan karena kesenangan semata. Kami juga akan menggunakan kedua sisi Kanal Istanbul sebagai area permukiman kota baru Istanbul," ujar dia, menambahkan perumahan baru itu akan dibangun di dekat kanal.
Mengenai struktur baru kabinet setelah pemilu, Erdogan berkata para menteri bisa ditunjuk dari luar parlemen namun menekankan bahwa dia tidak pernah berpikir akan membentuk "kabinet teknokrat".
"Karena kita sudah cukup banyak menderita akibat birokrasi oligarki."
Lebih detail soal struktur sistem pemerintahan baru akan dijelaskannya di pekan terakhir kampanye pemilu, tambah Erdogan.
Soal perang lintas-perbatasan Turki dengan teroris PKK, Erdogan berkata militer Turki akan menyerang markas-markas PKK di Irak utara jika pemerintah pusat Irak tak mengambil langkah keras terhadap kelompok teror tersebut.
Pasukan Turki akan menyerang area Pegunungan Qandil, Sinkar dan Makhmur di utara Irak bila pemerintah Baghdad tidak bisa "membersihkan" area tersebut dari kelompok teror PKK, dia menekankan.
Serangan udara yang menargetkan PKK di Irak utara, di mana markas mereka terletak yakni di wilayah Pegunungan Qandil di dekat perbatasan Irak, telah diluncurkan secara rutin sejak 15 Juli 2015, saat PKK kembali menyerang dengan senjata.
PKK masuk dalam daftar kelompok teroris di Turki, AS, dan UE. Dalam kampanye teror yang mereka lakukan kepada Turki, yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade, lebih dari 40.000 orang tewas, termasuk wanita dan anak-anak.