Roy Ramos
24 September 2017•Update: 25 September 2017
Roy Ramos
ZAMBOANGA CITY, Philippines
Menteri Luar Negeri Filipina Alan Peter Cayetano meminta PBB untuk tidak meragukan cara mereka berperang terhadap narkotik.
Dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB, Cayetano menyampaikan hal tersebut mengingat banyaknya kritik yang ditujukan kepada Presiden Rodrigo Duterte dalam strateginya menangani masalah narkotik.
“Rakyat Filipina berharap kedaulatan kami dihormati. Dan tugas pemerintah, yang sudah dipilih secara demokratis, untuk menangani ancaman harusnya menjadi kelebihan di antara negara-negara lain,” kata Cayetano di New York seperti dikutip ABS-CBN News.
“Sederhananya, apakah itu terlalu berlebihan jika kami meminta untuk diberi kepercayaan?” imbuhnya.
Perang narkotik berdarah Duterte memang telah berkali-kali mendapat gelombang kritik dari PBB, ataupun kelompok HAM dunia.
Cayetano pun mengklarifikasi bahwa cara untuk memerangi narkotik yang dilakukan oleh negaranya bukanlah sebuah cara untuk melanggar hak asasi manusia. Namun, strategi tersebut dibuat untuk melindungi hak asasi seluruh warga Filipina.
Dia pun menambahkan, pemerintahnya sudah melarang agar aparat kepolisian yang memerangi narkotik untuk tidak main hakim sendiri.
Dalam beberapa laporan, kampanye anti-narkotik Duterte disebut-sebut telah melayangkan 7000 nyawa. Namun, pihak kepolisian mengklaim, operasi yang mereka jalankan menembak mati 2700 orang pengedar narkotik.
Pada kesempatan itu, Cayetano juga menyebut, per Agustus 2017 ada sekitar 4 juta warga Filipina yang menjadi pengguna narkotik. Sebanyak 59 persen dari jumlah tersebut yang tinggal di perkampungan, diduga terlibat jual-beli narkotik.
“Ketika para pemadat dapat ditolong dengan rehabilitasi, tentunya tindakan yang bisa dilakukan untuk penyelundup narkotik akan lebih tegas lagi, dan harus mengikuti hukum,” ujarnya.
Cayetano menambahkan, pemberitaan media massa tentang masalah narkotik di Filipina tidak mengungkap masalah yang sebenarnya.
“Berita utama media-media hari ini membicarakan hak asasi. Tapi bagaimana dengan apa yang terjadi kemarin? Ketika anak gadis berusia dua tahun diperkosa, atau ketika ibu-ibu menjual anak-anaknya hanya untuk mendapatkan narkotik yang mereka butuhkan,” tanya dia.
“Kita memang tidak boleh memberi toleransi atas pelanggaran hak asasi manusia, tapi kita juga tidak boleh memberi toleransi untuk informasi yang salah, pemberitaan palsu ataupun mempolitisi hak asasi."
Dalam kesempatan yang sama, Cayetano juga membahas perdagangan obat terlarang yang dilakukan oleh kelompok Maute di kota Marawi.
“Di Filipina, kami telah menemukan hubungan intim dan simbiosis mutualisme antara terorisme, kemiskinan dan perdagangan obat terlarang,” katanya. “Teroris ini entah bagaimana dapat mengumpulkan berbagai macam ekstremis, penjahat, tentara bayaran dan pejuang asing yang berusaha -- namun gagal -- mengambil alih kota Marawi.”
Sebelumnya, pada Jumat malam, Presiden Duterte juga sempat merilis sebuah matriks yang mengungkap aliran dana bandar narkotik yang diduga membiayai kelompok teror di kota Islam itu.
