Indonesia minta MIKTA cegah proteksionisme vaksin Covid-19

JAKARTA

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan pentingnya anggota MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) mengantisipasi ancaman proteksionisme vaksin Covid-19 dengan memastikan akses yang adil terhadap vaksin bagi seluruh negara di dunia, terutama negara berkembang.

Hal ini disampaikan Menteri Retno pada Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri (PTM) MIKTA ke-18 yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu.

Menurut dia, MIKTA perlu mendorong keterjangkauan dan aksesibilitas vaksin secara global.

Hal ini, terang Menteri Retno, dapat dilakukan dengan mendukung keberlangsungan COVAX, sebagai satu-satunya platform multilateral untuk memastikan kesetaraan akses terhadap vaksin.

“Masa depan multilateralisme menjadi kunci bertahannya kerja sama internasional dalam menjawab tantangan global saat ini dan mendatang,” ucap Menteri Retno.

Menteri Retno juga menegaskan peran penting MIKTA sebagai kelompok lintas regional, untuk membentuk kepemimpinan bersama, dan menjadi jembatan bagi sistem multilateral.

Selain terkait vaksin, Retno juga mengajak MIKTA memperkuat kerja sama di bidang ekonomi kreatif dan ekonomi digital.

Pandemi Covid-19 telah membawa bencana bagi industri ekonomi kreatif, maka MIKTA perlu menemukan cara untuk dapat menghidupkan kembali sektor tersebut tanpa mengorbankan kesehatan masyarakat.

“Ekonomi digital merupakan salah satu industri yang memiliki resiliensi tinggi pada masa pandemi ini,” ungkap dia.

Dalam pertemuan ini, negara anggota MIKTA juga menyatakan keprihatinan atas situasi politik di Myanmar dan menegaskan perlunya ketaatan para pihak yang bertikai terhadap supremasi hukum, tata kelola pemerintahan, prinsip demokrasi, dan pemerintahan yang berdasarkan konstitusi.

Pada pertemuan ini telah diserahterimakan keketuaan MIKTA dari Korea Selatan kepada Australia yang akan mengkoordinasi kegiatan MIKTA pada 2021.

Kolaborasi kerja MIKTA terus berlangsung di tengah pandemi.

Di antaranya melalui penyampaian Joint Statement tingkat Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan pada Sidang Majelis Umum PBB ke-75 pada 2020.