Md. Kamruzzaman
DHAKA, Bangladesh
Untuk pertama kalinya, Jepang menawarkan diri untuk menjadi penengah antara Bangladesh dan Myanmar dalam pemulangan (repatriasi) Rohingya pada waktu yang disepakati bersama.
"Kami baru saja menerima tawaran itu, kami akan membicarakannya dengan forum internal kami dan kemudian mengambil keputusan," kata Menteri Luar Negeri Bangladesh AK Abdul Momen pada konferensi pers setelah pertemuan bilateral dengan rekan sejawatnya dari Jepang, Taro Kono, di Dhaka, Selasa malam.
Menteri Luar Negeri Jepang tiba di Bangladesh pada Senin malam dan berkunjung ke kamp-kamp Rohingya di distrik Cox's Bazar pada Selasa pagi untuk meninjau kondisi para pengungsi.
Setelah kembali dari Cox's Bazar, Kono mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Bangladesh di Dhaka untuk membahas berbagai kepentingan bersama termasuk kasus pemulangan Rohingya yang macet.
"Jepang memiliki investasi besar di Myanmar, termasuk negara bagian Rakhine dan Bangladesh, mereka [Jepang] tertarik untuk menyelesaikan krisis Rohingya karena sangat penting bagi perdamaian dan stabilitas di seluruh wilayah," kata Momen.
Myanmar menandatangani perjanjian repatriasi dengan Bangladesh pada 23 November 2017.
Pada November 2018, rencana pemulangan Rohingya dihentikan karena para pengungsi tidak mau kembali ke tanah air mereka, sementara Myanmar mengatakan situasi tidak aman untuk kembali.
Dua pertemuan panjang antara tim delegasi Myanmar dan perwakilan warga Rohingya di Cox's Bazar pada Sabtu dan Minggu berakhir tanpa terobosan karena kedua belah pihak masih berbeda pendapat soal kewarganegaraan.
"Mereka [pemerintah Myanmar] masih belum setuju untuk mengubah Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 yang kontroversial untuk memberikan hak kewarganegaraan kepada Rohingya dan mereka ingin kami kembali sebagai migran baru atau pendatang baru," kata seorang perwakilan Rohingya kepada Anadolu Agency pada Senin.
Dia menambahkan bahwa tanpa kewarganegaraan penuh dan jaminan keamanan dengan kewaspadaan komunitas internasional mereka tidak akan kembali.
Menurut Momen, Menteri Luar Negeri Jepang akan pergi ke Naypyidaw pada Rabu dan akan berbicara dengan pemerintah Myanmar atas nama Bangladesh untuk mengambil kembali Rohingya sesegera mungkin.
"Jepang juga akan menekankan tuntutan Rohingya di hadapan pemerintah Myanmar," ujar dia.
Momen mengatakan pihaknya telah memberi tahu Jepang bahwa ekstremisme dapat tumbuh jika pemulangan Rohingya tidak segera dimulai dan demi keselamatan investasi besar mereka di kedua negara, krisis ini harus diselesaikan
Ketika ditanya tentang sikap Bangladesh jika China menawarkan mediasi soal repatriasi Rohingya, Momen mengatakan bahwa hal itu bukan masalah dan Bangladesh akan tetap menjaga keseimbangan kebijakan diplomatik.
- Kelompok teraniaya
Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kelompok yang paling teraniaya di dunia, menghadapi ketakutan yang terus meningkat sejak puluhan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.
Menurut Badan Pembangunan Internasional Ontario (OIDA), sejak 25 Agustus 2017, lebih dari 24.000 Muslim Rohingya telah dibunuh oleh tentara Myanmar.
Lebih dari 34.000 orang Rohingya juga dibakar, sementara lebih dari 114.000 lainnya dipukuli, menurut laporan OIDA yang berjudul 'Migrasi Paksa Rohingya: Pengalaman yang Tak Terkira'
Sekitar 18.000 perempuan Rohingya diperkosa oleh tentara dan polisi Myanmar dan lebih dari 115.000 rumah Rohingya dibakar sementara 113.000 lainnya dirusak.
Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi, sebagian besar anak-anak dan perempuan, telah melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan tindakan kekerasan terhadap komunitas Muslim minoritas pada Agustus 2017.
PBB mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan - termasuk bayi dan anak kecil - pemukulan brutal, dan penculikan yang dilakukan oleh personil keamanan.
Dalam laporannya, penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
news_share_descriptionsubscription_contact

