20 Desember 2024•Update: 25 Desember 2024
BERLIN
Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan negara-negara Barat harus segera mencabut sanksi ekonomi terhadap negara Suriah jika pemerintahan baru di Damaskus mengambil langkah konkret menuju proses politik yang inklusif dan menghormati hak-hak semua minoritas.
"Jika para pemimpin baru mau melakukan apa yang kami dengar dari mereka, maka ada kemungkinan nyata bahwa masyarakat multietnis, pluralistik, dan berlandaskan hukum akan muncul," kata Scholz kepada wartawan pada akhir pertemuan puncak Uni Eropa di Brussels, pada Kamis malam.
Dia menggarisbawahi pentingnya pengambilan keputusan tepat waktu oleh negara-negara Barat untuk mendukung proses transisi di Suriah, dengan syarat pemerintahan baru melanjutkan sikap positifnya, dan mengambil langkah-langkah konkret menuju pemerintahan non-sektarian.
"Bagaimanapun, saya mengimbau kepada semua orang untuk tidak berlama-lama dalam hal ini, dan membuat keputusan dengan cepat, tetapi dengan cara yang tertib, penuh pertimbangan, dan setelah memiliki cukup informasi untuk membenarkan keputusan tersebut," sebut Scholz.
"Seperti yang saya katakan, keputusan ini tidak boleh hanya didasarkan pada harapan dan desas-desus," tutur dia.
Pernyataan Scholz disampaikan saat negara-negara Eropa menilai kembali pendekatan mereka terhadap Suriah setelah pasukan anti-rezim menggulingkan Bashar al-Assad dalam serangan selama dua minggu.
Assad, yang memerintah Suriah dengan tangan besi selama hampir 25 tahun, melarikan diri ke Rusia pada 8 Desember setelah kelompok oposisi merebut Damaskus.
Negara-negara Barat memberlakukan sanksi ekonomi yang berat terhadap Suriah setelah tindakan keras rezim Assad terhadap para pengunjuk rasa pada 2011, yang kemudian meningkat menjadi perang saudara yang menghancurkan.
Sanksi tersebut meliputi perdagangan dan perniagaan, larangan impor minyak mentah dan produk minyak bumi dari Suriah, pembekuan aset pemerintah Suriah di luar negeri, dan pembatasan ekspor pada peralatan, barang, dan teknologi tertentu.
