JENEWA
Kudeta militer di Sudan “sangat mengganggu” dan pemerintahan sipil harus segera dipulihkan, kata Kepala hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Michelle Bachelet pada Jumat.
Bachelet berbicara pada rapat khusus Dewan Hak Asasi Manusia PBB tentang implikasi dari situasi yang sedang berlangsung di Sudan setelah kudeta pada 25 Oktober di negara Afrika timur laut itu.
Kondisi tersebut mengingat halaman suram dalam sejarah negara saat kebebasan berekspresi dibungkam, dan hak asasi manusia ditekan secara komprehensif, tutur dia.
“Negara itu mengkhianati revolusi yang berani dan menginspirasi tahun 2019, dan bertentangan dengan hukum hak asasi manusia internasional, serta aturan konstitusional negara itu sendiri dan dokumen dasar transisi lainnya,” kata Bachelet di Jenewa.
Permintaan khusus untuk pertemuan tersebut dibuat oleh Inggris, AS, Norwegia dan Jerman, dan didukung oleh lebih dari 45 negara yang mencatat keputusan Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika untuk menangguhkan partisipasi Sudan dalam semua kegiatan di Uni Afrika setelah pengambilalihan oleh militer.
Mereka menyerukan kepada militer Sudan untuk terlibat dalam dialog dengan para pemimpin sipil untuk segera mempersiapkan pembentukan kembali pemerintahan transisi Sudan.
Negara-negara seperti China, Rusia dan Venezuela menentang penyelenggaraan rapat PBB tersebut, dengan mengatakan itu melanggar kedaulatan Sudan.
“Banyak orang – termasuk menteri pemerintah, anggota partai politik, pengacara, aktivis masyarakat sipil, jurnalis, pembela hak asasi manusia, dan pemimpin protes – telah ditangkap dan ditahan,” kata Bachelet.
Dia mengungkapkan bahwa Dewan Keamanan PBB pekan lalu menyerukan pembebasan segera semua yang ditangkap dan ditahan sejak pengambilalihan militer, dan mengatakan ini penting untuk memulai dialog yang sangat dibutuhkan dan segera kembali ke pemerintahan sipil.
“Demonstrasi di jalanan besar-besaran sejak 25 Oktober menggunakan kekuatan yang berlebihan, termasuk penggunaan peluru tajam,” tukas Bachelet.
