06 Oktober 2017•Update: 06 Oktober 2017
Hajer M'tiri
PARIS
Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Kamis menawarkan mediasi antara Baghdad dan Erbil untuk penyelesaian krisis akibat referendum kemerdekaan tidak sah di utara Irak.
Dalam sebuah konferensi pers gabungan di Paris dengan Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi, Macron menegaskan kembali komitmen Prancis untuk menjaga stabilitas dan integritas teritorial Irak.
"Kami ingin Irak terlibat dalam rekonsiliasi nasional dan meminta Irak untuk tetap tenang dalam penyelesaian krisis di utara Irak," kata Macron.
Macron mengatakan bahwa Prancis punya hubungan dekat dengan orang-orang Kurdi dan memahami situasi mereka. Menurutnya, hak-hak orang Kurdi harus diakui sesuai dengan tatanan Konstitusi Irak.
Macron menyatakan bahwa dialog merupakan "satu-satunya jalan" untuk menyelesaikan konflik dan Prancis siap untuk membantu dalam proses mediasi.
Sementara itu, PM Abadi juga menyatakan referendum yang digelar oleh Pemerintah Regional Kurdistan (KRG) tidak sah, dan ia ingin menjaga kedaulatan negara sesuai dengan Konstitusi.
Abadi bersikeras bahwa dia tidak ingin ada konfrontasi dengan pasukan Peshmerga Kurdi, dan malah meminta mereka bekerja sama dengan pasukan Irak di wilayah konflik di bawah pimpinan otoritas federal.
Pada 25 September, warga Irak di wilayah otonomi KRG dan beberapa daerah perebutan antara Baghdad dan Erbil melakukan pemungutan suara. Menurut KRG, hampir 93 persen suara mendukung kemerdekaan KRG dari Irak.
Pelaksanaan referendum tersebut telah dikecam oleh pihak regional maupun internasional, karena dikhawatirkan dapat mengganggu perjuangan melawan terorisme dan memicu destabilisasi di kawasan Timur Tengah.