Makedonia: Referendum gagal capai ambang batas

Talha Ozturk

BELGRADE, Serbia

Referendum yang dilaksanakan pada Minggu di Makedonia untuk mengubah nama negara tersebut gagal meraih ambang batas pemilih sebanyak 50 persen plus satu untuk dianggap sah.

Menurut hasil penghitungan suara awal tak resmi yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Negara (DIK) berdasarkan 98 persen jumlah suara yang telah dihitung, sebanyak 91,4 persen mendukung pengubahan nama Makedonia dan 5,6 persen menentangnya.

Meski begitu, undang-undang Makedonia mengharuskan setidaknya ada 50 persen plus satu suara yang turut serta supaya referendum dianggap valid. Hanya 36,08 persen dari 1,8 juta pemilik suara berpartisipasi dalam referendum tersebut.

"Dalam referendum ini, sudah jelas keputusan belum bisa diambil," kata Kepala Komisi Pemilu Oliver Derkoski kepada wartawan dalam konferensi pers.

Ada dua pertanyaan yang harus dijawab oleh warga dalam referendum tersebut. "Apakah Anda mendukung bergabungnya Makedonia dengan NATO dan UE, dan menerima kesepakatan nama negara antara Republik Makedonia dengan Yunani?"

Yunani, yang merupakan negara anggota kedua aliansi selama puluhan tahun, telah lama menentang nama resmi Makedonia, karena Yunani memiliki sebuah provinsi bernama Makedonia di wilayah utara negaranya.

Keberatan Athena ini memicu pertikaian kedua negara, menjadikannya rintangan utama bagi ambisi Makedonia untuk bergabung dengan NATO dan Uni Eropa.

Negosiasi antara Makedonia dan Yunani baru-baru ini memasuki tahap baru, seiring pemerintahan baru Skopje yang kembali melanjutkan usahanya untuk bergabung dengan dua organisasi multinasional tersebut.

Kementerian Luar Negeri Yunani mengumumkan bahwa Yunani selalu menghormati keinginan masyarakat negara-negara tetangganya.

"Yunani akan tetap berkomitmen kepada Kesepakatan Prespa. Untuk menjaga momentum positif Kesepakatan Prespa, semua pihak harus mengambil langkah moderat tanpa kecuali," ujar pernyataan ini.

Perdana Menteri Yunani Aleksis Tsipras dilaporkan melakukan sambungan telepon dengan sejawatnya dari Makedonia Zoran Zaev.

Kantor Perdana Menteri Yunani berkata melalui pernyataan bahwa Tsipras memberikan selamat kepada Zaev atas keputusan dan keberaniannya dalam menjalankan kesepakatan ini.

Menteri Pertahanan Yunani Panos Kammenos, yang memimpin koalisi Yunani Merdeka (ANEL), berkata kebanyakan orang di negara tetangganya itu memilih untuk tak memberikan suara supaya referendum tak valid.

Permasalahan nama ini telah menghalangi Makedonia bergabung dengan UE dan NATO sejak kemerdekaan mereka pada 1991.

Pengakuan internasional akan negara Makedonia rampung pada April 1993, ketika negara tersebut secara bulat diterima sebagai anggota oleh Majelis Umum PBB, namun dicatat sebagai Bekas Republik Makedonia Yugoslavia (FYROM) karena tekanan dari Yunani.

Meskipun pertikaian terus terjadi antara Athena dan Skopje, banyak negara, termasuk Turki, mengakui negara tersebut sebagai Makedonia.