Menhan AS membantah akan mundur dari Irak

Michael Hernandez

WASHINGTON

Menteri Pertahanan AS Mark Esper pada hari Senin membantah laporan bahwa militer AS sedang bersiap untuk meninggalkan Irak setelah parlemen Irak memberikan suara untuk mengusir pasukan AS.

Penolakan itu terjadi setelah sejumlah media melaporkan beredarnya sebuah surat yang diduga berasal dari Korps Marinir Jenderal William Seely, pejabat militer yang mengawasi operasi AS di Irak. Isi surat itu memberi tahu pejabat Irak tentang koalisi pimpinan-AS yang berencana untuk meninggalkan negara itu.

Esper membantah mengetahui surat itu, dan mengatakan kepada wartawan di Pentagon bahwa Departemen Pertahanan sedang menyelidiki masalah ini.

"Kami berusaha mencari tahu dari mana datangnya, apa itu," katanya. "Tapi tidak ada keputusan yang dibuat untuk meninggalkan Irak."

Dalam surat itu, Seely menulis kepada Abdul Amir, wakil direktur komando operasi gabungan Irak, memberi tahu bahwa koalisi yang dipimpin AS "akan memposisikan pasukan pada hari-hari dan minggu-minggu mendatang untuk mempersiapkan pergerakan selanjutnya."

Surat itu juga mengutip hasil pemungutan suara di parlemen Irak pada hari Minggu, di mana anggota parlemen memberikan suara yang menuntut pemindahan pasukan AS dari negara itu menyusul serangan udara AS yang menewaskan panglima militer Iran di Baghdad.

"Kami menghormati keputusan kedaulatan Anda untuk memerintahkan keberangkatan kami," tulis Seely dalam surat itu, yang salinannya beredar di media sosial.

Keaslian surat itu belum dapat diverifikasi oleh Anadolu Agency.

Adel Abdul Mahdi, perdana menteri sementara Irak, memberi tahu Duta Besar AS di Irak Matthew Tueller pada Senin tentang keputusan parlemen baru-baru ini.

Perdana menteri menekankan perlunya tindakan bersama untuk "melaksanakan penarikan pasukan asing sesuai dengan keputusan parlemen Irak," menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantornya setelah pertemuan Mahdi dengan Matthew Tueller.

Mahdi menekankan "keseriusan situasi saat ini dan kemungkinan akibatnya", serta menekankan bahwa Baghdad melakukan "segala upaya" untuk mencegah "perang terbuka".

Pertemuan itu terjadi setelah Qasem Soleimani, kepala pasukan Quds elit Pengawal Revolusi Iran, tewas dalam serangan pesawat tak berawak AS di Irak pada hari Jumat.

Kematiannya menandai peningkatan dramatis dalam ketegangan antara AS dan Iran, yang sering meningkat, ketika pada 2018 Presiden AS Donald Trump memutuskan menarik diri secara sepihak dari pakta nuklir 2015 yang dibuat oleh sejumlah negara dengan Teheran.

Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, yang memberi kehormatan tertinggi negara itu kepada Soleimani pada tahun lalu, bersumpah "pembalasan hebat" dalam menanggapi pembunuhannya.

Pentagon menuduh Soleimani merencanakan serangan terhadap kedutaan AS minggu lalu, dan berencana untuk melakukan serangan tambahan terhadap diplomat dan staf kedutaan AS di Irak dan wilayah lainnya yang menurut para pejabat akan mengakibatkan hilangnya ratusan nyawa.

Pemerintahan Trump belum membuka kepada publik data-data intelijen yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembunuhan terhadap Soleimani.