Muhammad Enes Calli
17 Januari 2025•Update: 17 Januari 2025
ISTANBUL
Suriah dan Turkiye telah membuat "sejarah baru," kata Asaad Al-Shaibani, menteri luar negeri pemerintahan baru Suriah.
Berbicara dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan di Ankara, Shaibani berterima kasih kepada Turkiye dan rakyatnya karena telah mendukung negaranya sejak dimulainya "revolusi di Suriah."
Shaibani menekankan bahwa ini adalah sejarah yang didasarkan pada persaudaraan, dan menekankan bahwa persaudaraan ini dibangun untuk memastikan stabilitas dan keamanan di kawasan.
Dia mengatakan bahwa pemerintahan baru bertujuan untuk menyembuhkan luka rakyat Suriah dan menyoroti pentingnya integritas wilayah Suriah.
"Kesatuan teritorial kita sangat penting. Kita ingin semua tanah kita, di bawah pemerintahan pusat, berada di bawah satu atap."
Dia menambahkan bahwa hubungan antara Turki dan Suriah akan mendapatkan momentum di berbagai bidang menuju "cakrawala baru" dalam waktu dekat.
Shaibani berterima kasih kepada Fidan atas sambutan hangatnya dan kepada Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan atas penyambutannya, seraya menekankan bahwa mereka akan terus mendukung hubungan dengan Turkiye.
“Rakyat Suriah telah membuktikan bahwa mereka menentang kediktatoran,” tambahnya.
Dia mencatat bahwa mereka bersatu untuk membangun kembali Suriah dan menekankan bahwa mereka akan bekerja dengan segenap kekuatan mereka untuk menjadikan Suriah sebagai negara yang terintegrasi dengan kawasan dan dunia, serta memulihkan peran strategisnya.
Shaibani menegaskan bahwa rezim Baath tidak berpihak pada kepentingan rakyat Suriah, seraya menambahkan bahwa mereka berupaya mendirikan negara baru "yang berlandaskan pada lembaga, bukan individu," dan negara yang "mempertimbangkan kemaslahatan seluruh rakyat."
Seruan dukungan dan kerja sama internasional untuk Suriah
Shaibani mengatakan bahwa rakyat Suriah membutuhkan persatuan dan tengah berjuang untuk menyembuhkan luka-luka mereka, seraya menambahkan: "Kami ingin semua orang mendapatkan kembali kebebasan mereka."
Ia menyoroti pentingnya meningkatkan lembaga pendidikan dan menjanjikan kehidupan yang bermartabat kepada rakyat Suriah.
"Suriah saat ini benar-benar membutuhkan dukungan untuk pembangunan kembali. Kami mengharapkan bantuan dari masyarakat internasional, terutama dari negara-negara yang bersaudara dan bersahabat."
Menekankan kesiapan Suriah untuk kerja sama internasional dalam pembangunannya, Shaibani mengatakan: "Baik negara-negara Arab maupun masyarakat internasional, kita harus bersatu dan mendukung Suriah dengan cara ini."
Dia menambahkan bahwa mereka akan merangkul rakyat Suriah, memulihkan kedaulatan lembaga dan organisasi, dan bekerja untuk perdamaian dan keadilan.
Mereka akan melakukan ini dengan seluruh kekuatan mereka, bersama dengan “saudara-saudara” mereka di Turki, tambahnya.
'Suriah tidak boleh menjadi ancaman bagi negara tetangga'
Ketika ditanya tentang inisiatif yang akan diambil pemerintahan baru Suriah terkait ancaman kelompok teroris PKK/YPG, Shaibani berkata: "Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa Suriah tidak menimbulkan ancaman bagi negara mana pun, terutama negara tetangga kami."
"Kami berupaya agar kawasan ini kembali di bawah kendali pemerintah pusat dan agar identitas Arab dipulihkan," tambahnya.
"Kami ingin pemerintah pusat Damaskus memiliki kedaulatan atas seluruh negeri."
Menanggapi pertanyaan tentang Konferensi Dialog Nasional, Shaibani menekankan pentingnya konferensi tersebut dalam "menentukan masa depan seluruh rakyat Suriah."
"Kami menginginkan dialog yang dapat diterima secara harmonis oleh semua pihak di Suriah."
"Diperkirakan 1.200 perwakilan dari rakyat Suriah akan berpartisipasi dalam konferensi ini. Semua bidang politik, ekonomi, dan sosial akan dibahas," imbuhnya.
Pemerintahan baru di Suriah diperkirakan akan mengadakan Konferensi Dialog Nasional bulan ini untuk membahas masa depan negara tersebut dengan seluruh lapisan masyarakat.
Bashar Assad, pemimpin Suriah selama hampir 25 tahun, melarikan diri ke Rusia setelah kelompok anti-rezim menguasai Damaskus pada 8 Desember, mengakhiri rezim Partai Baath, yang telah berkuasa sejak 1963.
