Ormas-ormas Malaysia kutuk kudeta di Tunisia

JAKARTA

Ormas-ormas Islam Malaysia pada Selasa mengecam kudeta yang dilakukan Presiden Kais Saied dengan memecat perdana menteri dan membekukan parlemen.

“Keputusan Presiden Kais Saied untuk membekukan pemerintah merupakan sebuah front bagi institusi demokrasi Tunisia dan akan menjadi jalan berbahaya untuk menyembuhkan bangsa ini dari kekuasaan tirani dan otoriter sebelumnya,” tulis pernyataan tiga organisasi dan kelompok di Malaysia dalam keterangannya kepada Anadolu Agency.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Dewan Konsultatif Organisasi-organisasi Islam Malaysia (MAPIM) Mohd Azmi Abdul Hamid, Ketua Sekretariat Majelis Ulama Asia Syekh Abdul Ghani Samsuddin, dan Ketua Aliansi Masjid Dunia dalam Pembelaan Al Aqsa Syekh Ahmad Awang.

Ketiga organisasi itu mengatakan tindakan Saied tidak akan menjadi pertanda baik bagi demokrasi sejati untuk memerintah di Tunisia.

“Rakyat Tunisia telah menolak otokrasi dan otoritarianisme dan pembekuan parlemen sangat keterlaluan. Kami berdiri dalam solidaritas dengan Ghannouchi dan rakyat untuk membela revolusi dan kebebasan mereka,” tulis organisasi tersebut.

Ketiga kelompok itu juga mengatakan menggulingkan pemerintah dan menggunakan tentara oleh Presiden untuk menggulingkan pemerintah tidak lain adalah kudeta.

“Presiden tidak bisa menyembunyikan tindakan ilegal dengan retorika melindungi negara,” ucap ketiga organisasi.

Mereka juga mengutuk upaya serangan ke kantor Gerakan Ennahda, yang jelas dilakukan untuk menargetkan partai Islam guna menggunakan hak demokrasinya untuk menggalang dukungan mayoritas dari rakyat.

“Kami juga mengutuk penggerebekan di kantor Aljazeera dan memaksa staf untuk pergi. Ini adalah tindakan melanggar kebebasan pers dan mencerminkan kembalinya rezim tirani,” ucap ketiga organisasi.

Tunisia dilanda aksi protes terhadap pemerintah dan oposisi dalam beberapa pekan terakhir yang dipicu oleh krisis politik selama berbulan-bulan.

Pada Minggu, Saied mengumumkan bahwa dia membuat keputusan untuk membubarkan pemerintah, membekukan parlemen, dan mencabut kekebalan semua anggota parlemen serta mengambil peran sebagai jaksa penuntut umum.

Presiden juga mempersilahkan tentara turun ke jalanan di ibu kota setelah berkonsultasi dengan Perdana Menteri Tunisia Hichem Mechichi dan Ketua Parlemen Rached Ghannouchi.

Namun, Ghannouchi mengatakan Saied hanya berkonsultasi dengannya tentang mengambil prosedur darurat tetapi tidak memberitahu dia tentang keputusannya tersebut.

Dia juga menggambarkan tindakan Saied sebagai "kudeta terhadap revolusi dan konstitusi," menjanjikan bahwa rakyat Tunisia akan membela revolusi, menyerukan kepada ketua Umum Serikat Buruh Tunisia Noureddine Taboubi "untuk memulihkan demokrasi," dan mendesak seluruh organisasi nasional "untuk mempertahankan legitimasi hukum.