Nani Afrida
07 Mei 2020•Update: 08 Mei 2020
Haydar Karaalp
BAGHDAD
Parlemen Irak menyetujui kabinet Perdana Menteri Mustafa al-Kadhimi yang dipilih Kamis pagi setelah beberapa perubahan pada menit terakhir untuk menenangkan partai politik.
Parlemen menyetujui 15 menteri dari 22 calon menteri lewat pemungutan suara atau voting.
Lima kandidat menteri ditolak dalam pemungutan suara, sementara keputusan untuk dua menteri lainnya ditunda. Sehingga ada tujuh posisi yang belum diisi, termasuk posisi menteri minyak dan urusan luar negeri.
Sedangkan calon menteri untuk kementerian kehakiman, kementerian pengungsian dan migrasi, kementerian pertanian, kementerian perdagangan dan kementerian budaya dan pariwisata ditolak.
Voting pada kementerian minyak dan luar negeri ditunda karena tidak ada kandidat.
Al-Kadhimi dan 15 menteri yang disetujui disumpah di parlemen.
Pemilihan menteri untuk kabinet baru dimulai pukul 9 malam waktu setempat (1800GMT) pada Rabu, menurut pernyataan dari kantor pers parlemen.
Presiden Irak Barham Salih menunjuk al-Kadhimi, mantan direktur Badan Intelijen Nasional Irak, sebagai perdana menteri pada 9 April.
Menurut konstitusi Irak, al-Kadhimi diminta untuk membentuk pemerintahan dalam waktu satu bulan.
Irak telah diguncang oleh protes massa sejak awal Oktober atas kondisi hidup yang buruk dan korupsi.
Hal ini mendorong Perdana Menteri Adil Abdul-Mahdi untuk mengundurkan diri.
Setidaknya 496 warga Irak telah tewas dan 17.000 lainnya telah terluka sejak aksi protes dimulai pada 1 Oktober, menurut Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Irak.
