Maria Elisa Hospita
06 Mei 2018•Update: 07 Mei 2018
Ayhan Simsek
BERLIN
Kunjungan utusan Dewan Keamanan PBB ke Myanmar telah disambut oleh advokasi Rohingya yang juga mendesak tekanan bagi otoritas Myanmar untuk mengakhiri genosida terhadap minoritas Muslim.
Abdul Malik Mujahid, Ketua Satuan Tugas Burma Amerika Serikat mengatakan kunjungan delegasi DK merupakan sebuah langkah yang luar biasa.
"Saya berharap mereka juga memperoleh izin dari adiministrasi Aung Sang Suu Kyi untuk memberikan akses masuk ke tim investigasi PBB," kata Mujahid, sambil menambahkan bahwa otoritas Myanmar telah memutus penyelidikan independen pembunuhan massal di negara bagian Rakhine.
Sejak 25 Agustus 2017, sekitar 750ribu Rohingya - sebagian besar anak-anak dan perempuan - mengungsi karena operasi militer yang dilancarkan tentara Myanmar ke kelompok minoritas Muslim.
Menurut Dokter Lintas Batas, sedikitnya 9000 Rohingya tewas di Rakhine sepanjang 25 Agustus - 24 September 2017.
Mujahid juga meminta negara anggota DK untuk menentang tindak kekerasan dan kekejaman tentara Myanmar.
"DK PBB akan mengesahkan resolusi, saya sedang mengupayakan agar mereka meloloskan resolusi yang berkaitan dengan genosida itu," tegas dia.
Pemimpin Myanmar berdiam diri
Mujahid menuntut mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan di Rakhine untuk diadili di pengadilan kriminal internasional.
Utusan DK telah bertemu dengan pemimpin de facto Myanmar Aung Sang Suu Kyi dan kepala militer Aung Hlaing pada Senin, kemudian bertolak ke Rakhine, beberapa bulan setelah operasi militer brutal yang dilancarkan oleh militer Myanmar.
Mujahid mengecam pemimpin Myanmar sekaligus penerima Nobel Suu Kyi karena berdiam diri atas perlakuan yang diterima Rohingya.
"Orang-orang hidup dalam mimpi semu yang menganggap bahwa Burma memiliki dua pemerintahan: militer dan sipil," kata dia.
"Jika dia tidak punya kekuasaan dia harus mengundurkan diri. Namun jika dia punya, dan saya yakin dia punya, dia harus menentang keras genosida ini. Alih-alih menentang, dia mengatakan: 'Saya politikus, bukan aktivis HAM.' Kami tidak mencari aktivis HAM, tetapi pemimpin yang manusiawi," tandas Mujahid.
Aktivis HAM Myanmar Maung Zarni juga pesimis atas inisiatif DK PBB baru-baru ini.
"Saya pesimis terhadap campur tangan DK PBB karena mereka berpegang pada gagasan keliru bahwa hal ini adalah konflik yang membutuhkan waktu yang lama untuk diselesaikan," kata dia kepada Anadolu Agency.
Genosida
Zarni bersikeras bahwa militer Myanmar melancarkan kampanye "percobaan genosida" atas Muslim Rohingya, karena khawatir negara tetangga Bangladesh akan memakai mereka untuk mengambil alih wilayah dari Myanmar.
"Genosida bukanlah konflik. Genosida adalah upaya sepihak untuk memberangus sekelompok masyarakat, etnis, umat dengan politik dominan, yang rasis," jelas Zarni.
Dia mengatakan, negara anggota DK harus menekan rezim Myanmar, dengan mengadopsi resolusi untuk mengakhiri pembunuhan Rohingya.
"Selama DK PBB tidak menyebut kejahatan ini sebagai genosida, mereka akan terus mengelak," kata dia lagi.
Zarni mengakui bahwa dia skeptis melihat negara anggota DK yang gagal menyepakati resolusi untuk Myanmar dalam tujuh bulan terakhir.
"Dalam permasalahan Myanmar dan Rohingya, DK PBB tidak mampu mengeluarkan satu pernyataan apapun, sehingga saya tidak berharap banyak terhadap DK," tambah Zarni.
Rohingya yang disebut-sebut PBB sebagai kaum paling teraniaya di dunia, telah menderita sejumlah serangan sejak kekerasan komunal meletus pada 2012.
PBB mencatat adanya pemerkosaan massal, pembunuhan, pemukulan brutal, penghilangan paksa yang dilakukan oleh tentara Myanmar. Menurut PBB, pelanggaran tersebut termasuk kejahatan kemanusiaan.
