Muhammad Abdullah Azzam
08 Desember 2020•Update: 08 Desember 2020
Cindi Cook
PARIS
Sejumlah LSM keberatan dengan kunjungan resmi Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi ke Prancis pada Senin selama tiga hari.
Al-Sisi disambut oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Senin pagi di Istana Elysee dan diiringi oleh pengawalan dengan menunggang kuda, menurut laporan harian Le Monde.
Sebelumnya Al-Sisi mendarat di Paris pada Minggu.
Sekitar 20 organisasi menggelar aksi demonstrasi di depan Majelis Nasional.
Dua presiden itu membahas beberapa masalah dan krisis regional, terutama pengeboran di Mediterania, ketegangan yang sedang berlangsung di Libya, dan terorisme yang mengancam wilayah tersebut.
Pemimpin Mesir itu juga akan bertemu dengan Presiden Majelis Nasional Richard Ferrand dan Walikota Paris Anne Hidalgo pada Selasa.
Al-Sisi akan meletakkan karangan bunga di Makam Prajurit Tak Dikenal di bawah Arc de Triomphe serta bertemu dengan Perdana Menteri Jean Castex dan Ketua Senat Gerard Larcher.
Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia memimpin aksi yang mengkritik kunjungan Presiden Mesir itu.
Antoine Madelin, seorang pejabat di lembaga tersebut, mengutip pelanggaran hak asasi manusia yang terus berlanjut, terutama ketika Macron mengakui kekurangan dalam penanganan Mesir.
"Kami kagum bahwa Prancis menggelar karpet merah untuk seorang diktator ketika ada lebih dari 60.000 tahanan kemanusiaan hari ini di Mesir," kata Madelin.
Organisasi tersebut dan lainnya menyerukan pembebasan mereka yang ditahan secara tidak adil.
Laporan pada 27 Januari 2019 membuktikan hal ini ketika Macron membuat banyak komentar yang dipublikasikan mengenai pemenjaraan "blogger, jurnalis, dan aktivis" dan Mesir tidak berkembang "ke arah yang benar."
Pemimpin Prancis itu berencana meninjau kembali masalah itu dalam pembicaraannya dengan pemimpin Mesir.
Salah satu faktor yang menguntungkan Prancis dan kemungkinan pengaruh: penjualan senjata senilai USD1,4 miliar (lebih dari USD1,7 miliar) ke Mesir pada 2017, melampaui AS sebagai penjual senjata terbesar di negara itu.
Komunitas internasional sangat kritis terhadap pembatasan Kairo atas kebebasan dan penahanan tokoh oposisi.
Ada kritikan terkait masalah hak asasi manusia Mesir di bawah kepemimpinan al-Sisi, yang berkuasa pada 2013 setelah menggulingkan Presiden Mohamed Morsi yang terpilih secara demokratis dalam kudeta militer.