Ekonom: Defisit energi Indonesia berpotensi capai USD80 miliar

JAKARTA

Ekonom senior Faisal Basri memprediksi defisit energi Indonesia berpotensi mencapai USD80 miliar pada tahun 2040 mendatang apabila pengelolaan energi masih dilakukan dengan cara biasa.

Oleh karena itu, dia berpendapat akan sulit bagi Indonesia menjadi negara maju pada 2045 apabila masih tergopoh-gopoh untuk memperkuat pasokan guna memenuhi kebutuhan energi.

Faisal mengatakan Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara yang konsumsi energinya naik kencang dibandingkan negara lain.

“Padahal, cadangan minyak kita turun terus dan dalam waktu 8,7 tahun akan habis kalau tidak ada penemuan baru,” kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di DPR RI, Senin.

Faisal memprediksi sampai tahun 2050 produksi minyak Indonesia akan berada di bawah 100 ribu barel per hari dibandingkan produksi pada 2019 yang masih di kisaran 781 ribu barel per hari.

Sementara kebutuhan konsumsi pada 2019 mencapai 1,73 juta barel per hari sehingga hampir 1 juta barel harus dipenuhi melalui impor sehingga membuat defisitnya terus membesar.

“Bila ditambah dengan defisit produk minyak atau BBM yang gila-gilaan sejak 2018 yang mencapai USD10-15 miliar, maka total defisit energi minyak Indonesia mencapai USD20 miliar,” ungkap Faisal.

Kemudian, Faisal mengatakan cadangan minyak energi Indonesia konsisten mengalami penurunan, begitupun dengan cadangan minyak yang turun hampir 50 persen pada 2019.

Dia mengatakan Indonesia masih mencatatkan surplus perdagangan gas yang walaupun surplusnya terus turun dan tidak mampu menutup defisit minyak, tetap perlu disyukuri.

“Dengan surplus di gas, total defisit migas kita pada 2019 menjadi USD10 miliar,” lanjut Faisal.

Sementara itu, Indonesia merupakan negara eksportir batu bara terbesar kedua di dunia setelah Australia, namun cadangan yang dimiliki sangat kecil.

Dia mengatakan ekspor batu bara Indonesia cukup besar dan membuat neraca perdagangan sektor energi yang berasal dari minyak, gas, dan batu bara menjadi surplus USD8 miliar.

“Namun, pada 2021 neraca perdagangan energi kita [diproyeksikan] sudah defisit dan pada 2040 defisitnya berpotensi capai USD80 miliar,” lanjut dia.

Faisal juga menyoroti tidak adanya tambahan kapasitas produksi minyak dari kilang dalam negeri selama 20 tahun terakhir sehingga membuat Indonesia membutuhkan impor produk minyak atau BBM sekitar 600 ribu barel setiap tahunnya.

Dia mengatakan untuk menghemat belanja sektor energi, pemerintah mendorong pengembangan biodiesel, yang sebenarnya justru tidak mampu mengurangi defisit perdagangan Indonesia dan defisit transaksi berjalan Indonesia.

Dia mengatakan kebijakan ini bukan solusi, karena kenyataannya justru berolak belakang.

“Berdasarkan perhitungan opportunity cost, justru kebijakan ini mengakibatkan defisit perdagangan Rp85,2 triliun pada 2018 dan Rp72,1 triliun pada 2019,” urai Faisal.

Selain itu, petani sawit juga sangat dirugikan karena harga jual sawit di tingkat petani menjadi tertekan, sementara pengusaha biodiesel yang menikmati rente perdagangannya karena subsidi beralih dari BBM ke biodiesel.

Faisal mengatakan kondisi pandemi Covid-19 menjadi alasan untuk memberikan subsidi biodiesel karena dana yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

“Kemudian, butuh tambahan lahan sekitar 5 juta hektar untuk merealisasikan program B30 dan B40 sampai 2025. Mau di mana lagi lokasinya,” pungkas dia.