Kremlin sebut sanksi terhadap Rusia picu krisis pangan global

MOSKOW

Rusia tidak dapat disalahkan atas kemungkinan krisis pangan global dan penyebab krisis adalah sanksi yang diterapkan Barat terhadap Moskow, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada Senin.

Sepakat dengan penilaian PBB tentang kemungkinan krisis pangan global, Peskov mengatakan larangan pengiriman pupuk dan pembatasan lain yang dikenakan pada Rusia sehubungan dengan perang Rusia-Ukraina adalah salah satu alasan yang memicu krisis tersebut.

Menanggapi tuduhan tentang blokade ekspor gandum Ukraina melalui jalur laut, Peskov menunjukkan bahwa pelabuhan Ukraina ditambang oleh militernya untuk mencegah masuknya kapal perang Rusia.

Namun, navigasi sekarang berbahaya untuk semua kapal, tegas dia.

Peskov kemudian mencatat bahwa ada juga rute darat yang memungkinkan ekspor gandum dari Ukraina ke Eropa dan Rusia sama sekali tidak menghalangi penggunaan rute tersebut.

“Untuk transportasi laut, sekali lagi kami tegaskan bahwa kami bukanlah sumber masalah ini. Dan pada jalur alternatif dari pihak kami, sekali lagi kami bukanlah sumber masalah yang berujung pada ancaman kelaparan dunia, tetapi mereka yang menjatuhkan sanksi terhadap Federasi Rusia dan sanksi itu sendiri yang berlaku.”

"Pihak Rusia sama sekali tidak mencegah Ukraina mengekspor biji-bijian dengan kereta api. Ketika eselon dengan senjata datang dari Polandia, tidak ada yang mencegah mereka mengambil kembali biji-bijian di eselon yang sama," ujar Peskov.

Menjawab pertanyaan tentang ucapan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell, yang mengatakan Eropa membutuhkan tentaranya sendiri, Peskov mengatakan meski Borrell menduduki jabatan diplomatik, dia jelas-jelas mendukung metode kekuasaan.

Secara umum, gagasan Borrell tentang menciptakan "tentara euro" tidak berkontribusi untuk memperkuat keamanan di benua itu, kata Peskov.

Pada Minggu, diplomat tinggi Uni Eropa mengatakan Uni Eropa membutuhkan angkatan bersenjata Eropa untuk memastikan keamanannya.

Lingkungan keamanan baru menunjukkan bahwa UE harus lebih bertanggung jawab atas keamanannya sendiri, menurut Borrell.