Pemerintah tak campuri transaksi bisnis PLN

Muhammad Latief

JAKARTA

Pemerintah tidak akan mencampuri proses jual-beli penentuan tarif dan jual-beli listrik dari pengembang swasta ke Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan pemerintah akan bersikap adil dan menyerahkan urusan jual-beli pada proses business to business (B-to-B).

“Yang penting adalah listrik yang harganya mampu dibeli masyarakat,” ujar Menteri Jonan dalam pernyataan pers setelah acara Indonesia-US Energy Day, Kamis.

Tarif yang terjangkau ini, kata Menteri Jonan, penting agar pencapaian rasio elektrifikasi tidak malah menimbulkan kecemburuan sosial.

Dalam acara ini, hadir lebih dari 50 perusahaan Amerika Serikat (AS) dan Indonesia di sektor energi. Menurut Menteri Jonan, acara ini penting agar para pengusaha AS mendapatkan gambaran kondisi investasi di Indonesia dan rencana pemerintah mengembangkan sektor ini.

Di tempat yang sama, Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Joseph R Donovan mengatakan, pihaknya mendatangkan 36 perusahaan sektor energi ke Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini datang menyediakan solusi yang inovatif, efektif, dan dapat diandalkan untuk industri pembangkit di Indonesia terutama dalam upaya menurunkan biaya kelistrikan.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan kegiatan ini berpeluang membuka kerja sama dana, inovasi, transfer teknologi, dan pengetahuan untuk mengembangkan energi berkeadilan di Indonesia.

Dalam kegaitan ini dibahas soal peningkatan efisiensi dan performa pembangkit listrik, khususnya PLTU Batubara yang dibangun dalam kerangka proyek 10.000MW tahap I.

Kemudian elektrifikasi untuk wilayah pedesaan, khususnya daerah terpencil, termasuk peluang perusahaan atau investor asing untuk berpartisipasi dalam melistriki wilayah tersebut.

Berikutnya adalah pembangunan transmisi untuk pembangkit-pembangkit listrik baru dan penerapan teknologi smartgrid pada jaringan transmisi dan distribusi. Kemudian energi terbarukan, termasuk teknologi panas bumi.