Urus origin declaration, eksportir dapat pembebasan tarif

Muhammad Latief

JAKARTA

Pemerintah mewajibkan para eksportir untuk melakukan sertifikasi mandiri Deklarasi Asal Barang (DAB) atau origin declaration untuk barang dari Indonesia.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan mengatakan dengan sertifikat ini, eksportir bisa memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk ataupun untuk menunjukkan asal barang dari Indonesia.

“Ini bagian dari komitmen melaksanakan perjanjian internasional dan meningkatkan kelancaran arus barang ekspor asal Indonesia,” ujar dia dalam siaran persnya, Jumat.

Aturan teknisnya, kata Nurwan dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 111 Tahun 2018 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pembuatan Deklarasi Asal Barang (Origin Declaration) Untuk Barang Ekspor Asal Indonesia.

Permendag ini diundangkan pada 13 Desember 2018 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2019.

DAB memiliki fungsi yang sama dengan Surat Keterangan Asal (SKA) yang dapat digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk.

Menurut Nurwan, penggunaan DAB masih terbatas untuk 28 negara anggota Uni Eropa yaitu Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Jerman, Hungaria, Irlandia, Inggris, Italia, Latvia, Lithuania, Luxemborg, Malta, Belanda, Perancis, Polandia, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Yunani).

Selain itu empat negara ASEAN yaitu Filipina, Laos, Thailand, dan Vietnam.

“DAB tersebut akan dikembangkan ke banyak negara tujuan ekspor,” ujar Nurwan.

Untuk memperoleh DAB, eksportir harus memenuhi beberapa ketentuan, antara lain mendapatkan penetapan sebagai Eksportir Teregistrasi atau Eksportir Tersertifikasi (ER/ES).

Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor, Kementerian Perdagangan Olvy Andrianita menambahkan, bagi eksportir teregistrasi atau eksportir tersertifikasi tidak diperkenankan membuat DAB untuk barang yang tidak sesuai ketentuan asal barang, menyampaikan data atau keterangan yang tidak sesuai sebagai persyaratan untuk mendapatkan penetapan sebagai ER/ES, serta mengubah informasi yang tercantum dalam dokumen penetapan ER/ES.