Muhammad Nazarudin Latief
02 Desember 2018•Update: 02 Desember 2018
Muhammad Latief
JAKARTA
Keberadaan Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH) bukan mendiskriminasi produk tidak halal, namun memberikan kepercayaan pada publik, ujar pimpinan lembaga tersebut dalam sebuah pernyataan pers, Sabtu.
Kepala BPJPH Sukoso mengatakan lembaganya memberikan jaminan hak asasi kehidupan beragama bagi umat Islam, utamanya terkait produk halal.
“Ini karena tidak kurang dari 75 persen barang konsumtif di Indonesia berasal dari impor,” ujar Sukoso.
Saat ini BPJPH terus mempersiapkan menjelang operasionalisasinya tahun depan sesuai UU Nomor 34/2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Salah satunya menunggu ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) terkait pelaksanaan UU tersebut.
Pembahasan PP tersebut sudah final, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sudah memberikan paraf dan menunggu tanda tangan Presiden.
BPJPH saat ini sudah menjadi struktur baru setingkat eselon I di Kementerian Agama yang dipimpin seorang kepala.
Dia dibantu empat pejabat setingkat eselon II, 10 pejabat setingkat eselon III, dan 27 pejabat setingkat eselon IV.
"Seluruh perangkat struktural ini sudah terisi. Kami sudah mulai bekerja bersama sejak Oktober 2016," jelas Sukoso.
BPJPH juga sedang menyusun regulasi penetapan tarif dan penyusunan daftar rinci tarif layanan BPJPH melalui mekanisme Badan Layanan Umum (BLU).
Selain itu juga sudah membentuk struktur perwakilan di seluruh provinsi, termasuk sistem aplikasi dan informasi manajemen halal yang memadai.
BPJPH juga sudah menjalin sinergi dengan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) Bappenas dan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia dalam upaya pengembangan industri halal untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional, ujar Sukoso.
