Survei: Elektabilitas Jokowi tertinggi, tapi masih belum aman

Pizaro Idrus

JAKARTA

Elektabilitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai petahana masih tertinggi dibandingkan calon presiden (capres) lainnya.

Tingkat kepuasaan terhadap kinerja Jokowi berdasarkan survei Lingkaran Suvei Indonesia (LSI) Denny JA pada Januari 2018 mencapai 74.90 persen. Namun demikian, posisinya dinilai masih belum aman.

Dalam survei yang sama, elektabilitas Jokowi saat ini sebesar 48.50 persen, sementara sebanyak 41.20 persen menyebar ke kandidat-kandidat capres lainnya. Sementara itu, sisa 10 persen lainnya belum menentukan pilihan.

“Elektabilitas Jokowi masih di bawah 50 persen,” ujar Peneliti LSI Adjie Alfaraby di Jakarta, Jumat.

Menurut temuan LSI, ada tiga alasan mengapa posisi Jokowi belum aman. Pertama, publik belum merasa aman dengan permasalahan ekonomi.

Isu ekonomi yang menjadi perhatian publik adalah mahalnya harga-harga sembako, semakin meningkatnya pengangguran, dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan.

“Survei menunjukkan 52.6 persen responden menyatakan harga-harga kebutuhan pokok kian berat dan 48.4 persen responden menyatakan pengangguran semakin meningkat,” jelas Adjie.

Kedua, Jokowi rentan dengan isu primordial. LSI memprediksi isu Islam politik akan mewarnai Pilpres 2019 seperti dalam Pilkada DKI Jakarta.

“Kekuatan Islam politik adalah mereka yang percaya, yakin, dan mengampanyekan kriteria pemimpin tak lepas dari ajaran agama,” kata Adjie.

Menurut Adjie, Presiden Jokowi pernah mengungkapkan agama harus dipisahkan dari politik. Hasilnya, publik Indonesia terpecah merespon wacana ini.

Survei LSI Denny JA menunjukkan sebesar 40.7 persen publik menyatakan tidak setuju agama dipisahkan dari politik. Sementara 32.5 persen publik setuju agama dan politik harus dipisahkan.

Adjie mengatakan mereka yang menyatakan agama dan politik harus dipisahkan, sebesar 58.6 persen mendukung kembali Jokowi sebagai presiden. Sementara mereka yang tidak setuju agama dan politik harus dipisakan, sebanyak 52.1 persen mendukung capres di luar Jokowi.

“Artinya pemilih yang berpendapat agama tak bisa dipisahkan dari politik, mayoritas belum menjadikan Jokowi sebagai figur capres yang ramah dengan isu primordial,” kata Adjie.

Ketiga, lanjut Adjie, merebaknya isu buruh negara asing, terutama isu tenaga kerja dari Tiongkok.

“Isu ini secara nasional memang belum popular. Namun isu ini sangat kuat resitensinya di publik,” ujar Adjie.

Survei menunjukkan baru 38.9 persen publik yang mendengar isu ini. Dari mereka yang mendengar, sebesar 58.3 persen menyatakan sangat tidak suka dengan informasi ini.

“Hanya 13.5 persen yang menyatakan suka atau tidak bermasalah dengan isu ini,” jelas Adjie.

LSI Denny JA melakukan survei pada 7-14 Januari lalu dengan metode multistage random sampling.

Jumlah responden sebanyak 1200 orang dengan margin of error +/- 2,9 persen. Responden yang terpilih diwawancarai lewat tatap muka.