Titik api dan luas kebakaran hutan di Indonesia berkurang drastis

İqbal Musyaffa

JAKARTA

Titik api kebakaran hutan di Indonesia pada 2017 tercatat hanya 2500, jauh lebih sedikit dari kondisi pada 2015 dengan 22 ribu titik api.

Begitupun dengan area kebakaran hutan, berkurang dari 2,6 juta hektare pada 2015 menjadi 146 ribu hektare pada 2016 dan tahun ini menjadi hanya 125 ribu hektare atau turun 95 persen.

Meski begitu, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan hal tersebut menunjukkan upaya pencegahan kebakaran hutan, kebun, dan lahan (karhutbunla) mulai menunjukkan hasil.

“Meskipun tahun ini tertolong dengan faktor cuaca yang lebih basah,” ujar Darmin, Selasa, di Jakarta.

Pemerintah dan swasta menurut Darmin terus berupaya meningkatkan komitmen dalam mencegah kebakaran hutan dan perubahan iklim.

Darmin menerangkan, pencegahan kebakaran hutan harus menjadi bagian dari sistem produksi sumber daya lahan yang lebih hijau dan rendah asap (low haze).

“Sudah menjadi kewajiban pemerintah dan dunia usaha nasional untuk mentransformasi ekonomi sumberdaya alam menjadi hijau, rendah asap, dan rendah emisi. Ini penting agar perekonomian kita menjadi tangguh dan berkelanjutan,” tegas Darmin.

Upaya tersebut menurut Darmin diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional. Pasar internasional menuntut berbagai macam produk yang dihasilkan dari hutan dan kebun serta turunannya agar menerapkan prinsip-prinsip lestari dan keberlanjutan.

Pemerintah menurut Darmin juga terus mendorong pelaku usaha kehutanan dan perkebunan sawit untuk mengimplementasikan standar pencegahan kebakaran dengan pendekatan klaster dan berbasis masyarakat.

Kemenko Perekonomian bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dalam penyusunan kerangka besar pencegahan Karhutbunla.

“Ruang lingkup grand design ini difokuskan pada kegiatan dan pemantauan yang akan dilaksanakan oleh multipihak, baik dari pemerintah maupun swasta, pada kurun waktu 2017-2019,” jelas Darmin.

Pemerintah, lanjut Darmin juga sedang menyiapkan berbagai instrumen pembiayaan yang dapat mendukung pendanaan kegiatan pencegahan di tingkat masyarakat dan desa. Instrumen pembiayaan tersebut diperlukan untuk mempermudah akses kepada sumber-sumber pembiayaan terkait perubahan iklim.

Pemerintah, kata Darmin, telah membentuk Sustainable Landscape Management Multi Donor Trust Fund (SLM-MDTF). Fasilitas dana perwalian tersebut dikelola Bank Dunia serta didukung dengan dana hibah dari Pemerintah Norwegia dan Pemerintah Australia.