NBA hapus Palestina dari daftar negara di situsnya

Safvan Allahverdi

WASHINGTON

Asosiasi Basket Nasional (NBA) menghilangkan "Palestina-wilayah terjajah" dari daftar negara di situs resminya, setelah dikritik menteri olahraga dan kebudayaan Israel.

Dalam surat yang ditujukan ke Komisioner NBA Adam Silver, Miri Regev menyebut Palestina "negara khayalan", dan dengan memasukkannya ke dalam daftar negara berarti bertentangan dengan keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Awal bulan ini, Trump secara resmi mengakui kota yang diperebutkan tersebut sebagai ibu kota Israel, serta berencana untuk memindahkan kedutaan besar AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, meskipun pada akhirnya mengundang kecaman dunia.

Kritik dari Regev muncul setelah "Palestina-wilayah terjajah" muncul di situs resmi NBA di antara daftar negara yang dapat dipilih untuk memilih pemain terbaik AS dari tim NBA untuk berlaga di All-Star 2018.

"Dengan memasukkan Palestina, artinya NBA melegitimasi perpecahan negara Israel. Saya ingin menyampaikan bahwa Israel keberatan dan saya mohon untuk segera menghilangkan Palestina dari daftar negara," tegas Regev, sambil menekankan bahwa NBA telah menyakiti Israel dan banyak penggemar NBA dari Israel.

NBA pun merespon kritik tersebut dengan menyalahkan pihak ketiga.

"Kami tidak membuat daftar negara dalam NBA.com, dan begitu kami menyadarinya, situs itu langsung kami benahi. Kami memohon maaf atas masalah tersebut dan kami telah memperbaikinya," kata presiden NBA untuk bidang tanggung jawab sosial, Kathy Behrens.

Regev kemudian berterimakasih pada NBA yang telah memperbaiki daftar mereka, sambil menekankan bahwa "Tanah Israel tidak diduduki. Oleh karena itu, apa yang tertulis di sana salah dan harus dihilangkan."

Keputusan tersebut kemudian mengundang kecaman dari publik.

"Amerika ini benar-benar lucu. Kini Israel bahkan punya kendali sedemikian rupa untuk memberi tahu Amerika apa yang harus mereka tuliskan di situs mereka sendiri. Amerika bahkan meminta maaf karena telah menyinggung Israel," ujar Phelim Murnion, seorang pengguna Twitter.

"NBA harus menghapus Israel dari liga, karena melanggar hukum internasional, dan merupakan rezim apartheid dan penjajah ilegal," cuit seorang aktivis HAM Benjamin Zac.

Sejak lama, status akhir Yerusalem telah disepakati untuk ditetapkan melalui perundingan damai Israel-Palestina, dan keputusan Trump justru telah merusak kesepahaman bersama tersebut.

Yerusalem Timur, yang dicita-citakan orang Palestina sebagai ibu kota Palestina di masa mendatang, berada di bawah kependudukan Israel sejak 1967.