Hayati Nupus
17 Juli 2020•Update: 17 Juli 2020
JAKARTA
Sekretaris Dalam Negeri Filipina Eduardo Año berupaya meyakinkan masyarakat bahwa program Oplan Kalinga tak akan seperti upaya Duterte untuk melawan narkoba yang kontroversial.
“Pertama-tama, sebelum berkomentar, mereka harus mencari tahu maksud sebenarnya pernyataan itu, apa rencana NTF [Satuan Tugas Nasional Covid-19],” kata Ano dalam wawancara pada Kamis, kutip the Philippine Star.
Beberapa hari lalu, pemerintah Filipina mengumumkan program baru yang disebut Oplan Kalinga.
Lewat program ini, polisi dan pihak keamanan memiliki otoritas untuk menelusuri, mencari dan membawa warga yang terindikasi positif Covid-19 ke fasilitas karantina negara.
Jika menolak, warga terancam pidana penjara.
Kebijakan ini beroleh kecaman dari sejumlah senator dan kelompok HAM.
Mereka berpendapat ini adalah bentuk lain dari Oplan Tokhang, program antinarkoba Duterte.
Lewat program Oplan Tokhang, pemerintah memberi polisi otoritas untuk mengetuk pintu terduga pengguna dan pengedar narkoba agar mereka menghentikan aktivitas ilegal tersebut.
Praktiknya, ada banyak insiden yang mengakibatkan dugaan baku tembak dengan para tersangka yang berakhir kematian.
Ano mengklarifikasi bahwa polisi tidak memimpin penelusuran pasien, melainkan hanya mengawal dan membantu petugas kesehatan.
Ano meyakini bahwa pelonjakan kasus Covid-19 terjadi karena penularan komunitas yang bersumber dari karantina rumah.
Ano berharap dengan Oplan Kalinga, pemerintah dapat memantau pasien dengan baik dan virus tidak akan berpindah ke penghuni rumah lainnya.
Ano menyebut bahwa periode karantina di fasilitas pemerintah adalah liburan gratis selama 14 hari.
Senator sekaligus dokter dan mantan sekretaris kesehatan Janette Garin mengatakan kebijakan Oplan Kalinga hanya membuang-buang waktu dan sumber daya jika di tengah pelonggaran pembatasan.
“Menelusuri kontak menggunakan personel sewaan akan lebih baik selama lockdown. Tapi sekarang sebagian pembatasan sudah dibuka penuh,” kata Garin.
