Adelline Tri Putri Marcelline
23 Februari 2021•Update: 24 Februari 2021
JAKARTA, Indonesia
Kelompok pemantau HAM mendesak Myanmar untuk mereformasi kekuatan militer.
Selain itu mereka meminta pemerintah Indonesia untuk lebih berperan dalam kudeta yang terjadi di Myanmar.
Koordinator Program Regional Asia Justice and Rights (AJAR) Indria Fernida mengatakan Myanmar bisa berkaca dari Indonesia karena telah melewati transisi demokrasi sejak 20 tahun lalu.
Menurut Indria, masalah utama yang terjadi di Myanmar karena militer masih terlibat dalam urusan politik.
“Jadi itulah mengapa mereka (militer Myanmar) masih memiliki kekuatan dalam menghadapi situasi seperti ini,” ujar Indria dalam forum diskusi virtual, pada Selasa.
Dia juga meminta untuk memahami gerakan demonstrasi dari masyarakat saat ini sebagai bagian dari hak asasi manusia.
“Jadi rakyat termasuk militer di Myanmar harus menghormati hak-hak dasar rakyatnya,” ujar Indria.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asia Democracy Network (ADN) Ichal Supriyadi menilai, mengejar pemilihan tepat setelah kudeta merupakan saran yang tidak bijaksana.
Menurut Ichal, Myanmar seharusnya mendengarkan keinginan dari masyarakat terlebih dahulu.
“Pemilihan itu melayani masyarakat bukan politisinya,” kata Ichal.
