Muhammad Nazarudin Latief
16 Oktober 2019•Update: 16 Oktober 2019
JAKARTA
Malaysia menempati peringkat kelima dalam perlindungan data pribadi warga negaranya, ujar sebuah studi.
Dalam sebuah penelitian tentang privasi dan pengawasan di 47 negara oleh situs web teknologi Inggris Comparitech, Malaysia masuk dalam kategori “mempunyai beberapa pengaman, namun lemah perlindungannya” dengan skor 2,64 dari lima poin.
Comparitech menilai perlindungan privasi dan keadaan pengawasan di 47 negara untuk menentukan apakah pemerintah melindungi privasi warga atau melakukan pengawasan.
Studi ini memberikan skor per kategori berdasarkan sejumlah kriteria, di antaranya termasuk perlindungan konstitusi, perlindungan hukum, penegakan privasi, berbagi data, pengawasan visual, kartu identitas dan biometrik dan akses pemerintah ke data.
Dalam temuan-temuan utamanya, disebutkan bahwa "tidak ada negara yang memperoleh skor sempurna, atau bahkan hampir sempurna" dan bahwa "penegakan (aturan) sangat bervariasi bahkan di antara negara-negara yang memiliki undang-undang privasi yang baik".
Penelitian ini juga menemukan bahwa pengumpulan dan penyimpanan data biometrik sedang meningkat di seluruh dunia, sedangkan imigran sering paling terpengaruh oleh pengawasan pemerintah terutama ketika mereka meninggalkan atau memasuki negara itu.
Studi ini menemukan bahwa negara yang berkinerja terburuk adalah Cina (1) diikuti oleh Rusia (2), India (3), dan Thailand (4).
China adalah satu-satunya negara yang masuk kategori "pengawasan luas", di negara itu pemerintah bukan hanya tidak melindungi privasi warganya tetapi juga data tersebut bisa digunakan secara aktif oleh pihak tertentu.
Sementara itu, lima negara dengan kinerja terbaik dalam melindungi privasi warganya yaitu Irlandia (1), Norwegia (2), Denmark (3), Portugal (4) dan Prancis (5).
Dalam laporan negaranya tentang Malaysia, disebutkan bahwa saat ini hanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 2010 (PDPA) yang melindungi data pribadi seseorang di negara tersebut.
"Pengenalan undang-undang perlindungan data pada 2010 memang membuat beberapa perbaikan pada privasi data Malaysia - tetapi, seiring kemajuan teknologi dan waktu yang berubah, ini perlu diperbarui untuk melindungi semua jenis data, termasuk biometrik," ujar laporan tersebut.
Studi tersebut mengatakan di Malaysia, pengumpulan dan penyimpanan data biometrik ditemukan dalam kartu identifikasi seseorang, MyKad.
Untuk orang dewasa, MyKad menyimpan rincian bank dan informasi kesehatan, sedangkan untuk anak-anak data yang disimpan adalah agama, kelahiran dan pendidikan.
Dikatakan juga bahwa MyKad menyimpan data hingga 20 tahun tetapi mengindikasikan bahwa kartu tersebut hanya berlaku selama 10 tahun.
Teknologi pengenalan wajah juga sedang meningkatkan penggunanya di Malaysia, seperti yang dilakukan oleh Kementerian Transportasi dan Grab.
Studi ini juga mengatakan bahwa berbagi data di Malaysia membutuhkan persetujuan tertulis tetapi platform pemerintah (MyGDX) memfasilitasi pertukaran data antar lembaga pemerintah.
Studi ini juga mencatat bahwa Malaysia telah terlibat dalam "beberapa pelanggaran data besar yang melibatkan perincian keuangan dan medis".
Malaysia telah terlibat dalam beberapa pelanggaran data, di antaranya termasuk kebocoran data besar-besaran dari detail pribadi pelanggan penyedia layanan telekomunikasi, kebocoran data hampir 20.000 catatan pasien, dan kebocoran data pribadi pelanggan Malindo Air.
