Prancis batalkan dakwaan rekan Najib Razak

Hayati Nupus

JAKARTA

Prancis membatalkan sejumlah dakwaan terhadap rekanan mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak dalam kasus dugaan suap kesepakatan kapal selam, lansir Channel News Asia.

Najib menghadapi dua proses pengadilan, selain soal skandal korupsi besar-besaran yang melibatkan dana pembangunan ekonomi negara 1MDB di Malaysia, dia juga harus menjawab pertanyaan terkait kasus korupsi kapal selam itu.

Abdul Razak Baginda memberikan saran kepada Najib ketika kementerian pertahanan tengah membahas kesepakatan pembelian dua kapal selam—kelas Scorpene dan satu kapal selam kelas Agosta—dari galangan kapal angkatan laut Prancis DCN senilai EUR1 miliar atau USD1,18 miliar pada 2000-2008, terkait kelompok pertahanan Prancis Thales.

Investigasi yang diluncurkan pada 2010 mengungkapkan bahwa Terasasi, perusahaan dengan saham mayoritas milik Razak Baginda, menerima sogokan terkait konsultasi pengadaan kapal selam tu.

Prancis mendakwa Razak Baginda di Prancis pada Juli 2017 dengan tuduhan “terlibat aktif dan pasif dalam korupsi” dan telah “menyalahgunakan aset perusahaan”.

Sumber-sumber yudisial mengatakan pengadilan banding Paris menjatuhkan dakwaan “korupsi pasif” sambil tetap mempertahankan sisa dakwaan.

Pengacara Razak Baginda, Caroline Toby, mengindikasikan Baginda akan mengajukan banding.

Selain itu, empat eksekutif industri pertahanan Prancis ikut didakwa dalam kasus ini. Yaitu dua mantan ketua DCNI Philippe Japiot dan Dominique Castellan juga dua mantan kepala Thales International Asia, Bernard Baiocco dan Jean-Paul Perrier.

Keempatnya membantah tuduhan itu dan mengatakan mereka tidak memiliki kontak langsung dengan Baginda.

Para penyelidik Prancis juga tengah menyelidiki dugaan bahwa EUR114 juta dibayarkan kepada perusahaan cangkang yang berbasis di Malaysia, Perimekar, sebagai bagian dari kesepakatan. Saat itu, perusahaan tersebut dikendalikan oleh istri Razak Baginda.