Thaksin: Pemilu Thailand dicurangi oleh junta

Muhammad Latief

JAKARTA

Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra menyatakan ada banyak bukti bahwa pemilihan pertama sejak kudeta militer 2014 dicurangi.

Berbicara kepada The Straits Times di sambungan telepon dari Hong Kong, Senin, Thaksin mengatakan dia percaya baik komunitas Thailand dan internasional "tahu betul ketidakberesan hasil dan ketidakberesan bagaimana sikap Komisi Pemilihan Umum Thailand (EC)".

Dia mengutip, sebagai contoh, "cara mereka mencatat hasilnya dan kemudian mereka berhenti dan bahkan ketua EC mengatakan mereka harus berhenti karena tidak ada kalkulator".

“Itu sangat, sangat sarkastik dari ketua EC. Saya tidak tahu, mungkin ada seseorang yang memerintahkannya untuk berhenti. Ini banyak bukti pemilihan yang curang, ”kata Thaksin.

Dia merujuk pada Ketua EC Ittiporn Boonprakong ketika ditanya apa hasil akhir Pemilu dan mengatakan, "Saya tidak punya kalkulator sekarang."

Thaksin menambahkan: "Kami menerima bahwa, mungkin ada semacam harapan bahwa partai-partai pro-demokrasi seharusnya mendapat lebih banyak, tetapi hasilnya lebih sedikit. Bagaimanapun pemilihan yang curang harus diklarifikasi oleh EC."

Dia mengutip foto-foto dari Provinsi Phetchabun, yang menunjukkan "pejabat dari ECT datang dan mengganti kotak suara dan dikelilingi oleh polisi ... tapi gambarnya sudah keluar".

Dia menyebutkan "beberapa pembelian suara di depan TPS".

Pendapat di media sosial setelah pemilu juga mengindikasikan "jumlah surat suara melebihi jumlah pemilih yang ada".

"Jadi banyak hal yang terjadi sangat tidak teratur," kata mantan perdana menteri.

Thaksin, miliuner telekomunikasi terkemuka, menjadi perdana menteri pada 2001 ketika dia menang dalam pemilihan. Dia dijatuhkan oleh militer saat awal masa jabatan keduanya, pada 2006.

Dia melarikan diri dari Thailand pada 2008 sebelum dihukum karena korupsi.

EC mengatakan pada Senin bahwa Partai Pheu Thai - yang terkait dengan Thaksin - telah memenangkan 137 dari 350 kursi konstituensi dalam penghitungan awal.

Ini diikuti oleh Partai Pracharath Palang yang didukung militer, dengan 97 kursi.

Ketika ditanya apakah pemilihan itu bebas dan adil, Thaksin mengatakan: “Tidak, tidak. Anda tahu, dalam permainan apa pun, jika aturan mainnya, wasit tidak adil, maka hasilnya tidak akan dihormati.

"Ini bahkan lebih buruk, karena jika kita di Thailand memiliki ... pemerintah yang berasal dari pemilihan yang curang, internasional tidak akan menghormatinya."

Ketika ditanya apa prioritas pemerintah baru, Thaksin mengatakan: “Kita harus menghidupkan kembali ekonomi. Anda dapat melihat banyak inovasi dan teknologi telah mengubah ekonomi di banyak negara, "

Namun dia mengatakan dia tidak yakin apakah pemerintahan baru akan stabil dan berkelanjutan untuk jangka waktu penuh. “Stabilitas harus datang dengan harapan. Stabilitas tanpa harapan tidak ada gunanya. "

Ketika ditanya risiko apa yang akan timbul bagi pemerintahan baru, dia berkata: "Pemerintah baru, mereka adalah junta militer sebelumnya, sehingga mereka memiliki kendali atas militer."

Namun dia menambahkan: “Sekarang bukan waktunya bagi militer untuk terlibat. Jelas, ini adalah waktu bagi negara untuk makmur; kita harus memperbarui kebijakan ekonomi kita untuk bersaing, jika tidak orang akan semakin miskin. "