Sibel Karabel
Penulis adalah memegang dua gelar master dalam perdagangan internasional dan politik Uni Eropa serta hubungan internasional. Saat ini menjabat sebagai direktur Pusat Studi ASEAN di Universitas Gedik Istanbul.
ISTANBUL
Pada 1 Februari 2021, kudeta militer terjadi di Myanmar.
Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto partai yang berkuasa, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), serta jumlah pejabat pemerintah ditahan.
Tentara Myanmar mengambil alih pemerintahan pada 1 Februari dan mengumumkan keadaan darurat selama setahun dengan alasan ada "kecurangan" pada Pemilu 8 November 2020.
Myanmar telah mengalami banyak intervensi militer dalam sejarah politiknya.
Namun, tidak seperti kudeta sebelumnya, narasi tradisional yang digunakan untuk membenarkan kudeta, yaitu "kekacauan internal" dan "ancaman terhadap integritas serikat pekerja", tidak disebutkan kali ini.
Kudeta tersebut dilandasi fakta bahwa Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung militer kalah dalam Pemilu November 2020.
Parta ini hanya mendapatkan sepertiga dari suara NLD, partai besutan Suu Kyi yang "liberal".
Tentara kecewa dengan hasil itu tersebut.
Kudeta itu juga mungkin dilakukan dengan berbagai alasan, termasuk keinginan pejabat tinggi untuk melarikan diri dari sanksi internasional atas pembantaian Muslim Rohingya.
Fakta bahwa intervensi militer terjadi selama minggu saat pemerintah akan mendapatkan persetujuan parlemen tampaknya mendukung klaim tersebut.
Myanmar penting bagi China karena politik dalam negerinya yang kompleks, hubungan yang tidak menentu dengan komunitas internasional, dan lokasi geo-strategis, sebagaimana dibuktikan oleh perkembangan kontemporer.
Dalam artikel ini, peristiwa terkini di Myanmar akan dievaluasi dari perspektif hubungan China-Myanmar, dan sistem politik Myanmar akan dikaji dari sudut pandang sejarah, serta konteks hubungannya dengan Negara Panda itu.
-- Sejarah politik Myanmar
Untuk memahami posisi Myanmar dalam sistem global kontemporer dan tatanan politiknya, kita perlu melihat kembali sejarah negara tersebut.
Di Myanmar, Union of Burma [1] dibentuk sebagai pemerintahan konstitusional pada 1948.
Sistem negara itu meniru infrastruktur birokrasi pemerintahan kolonial Inggris , tetapi fungsi utama didelegasikan kepada perwakilan Angkatan Darat Burma dan tugas administratif kepada elit lokal Inggris.
Dengan demikian, itu adalah pemerintahan campuran antara elemen sipil dan militer. [2]
Negara ini paling tidak mempertahankan kebijakan dalam dan luar negeri pada tiga masalah utama sejak memperoleh kemerdekaan, yaitu: konflik etnis internal yang terus menerus, pembangunan ekonomi, integrasi dengan sistem/isolasi global, dan menyeimbangkan aktor utama di kawasan.
Kita dapat mengklaim bahwa selama Perang Dingin dan setelahnya, Myanmar, yang menerapkan "kebijakan luar negeri netral" pada tahun-tahun awal kemerdekaannya, bisa menerapkan hubungan yang seimbang dengan China dan Amerika Serikat.
Kita dapat menemukan banyak contoh kebijakan yang seimbang dalam sejarah negara itu.
Pada 1950-an, misalnya, ketika kerja sama militer dan bantuan dari AS berkurang sebagai akibat dari "Battle Act" - tindakan bantuan pertahanan timbal balik - yang ditandatangani dengan AS pada 1951, Myanmar terpaksa memperdalam hubungan militer dan ekonominya dengan China.
Politik Myanmar pada 1950-an dan 1960-an yang penuh kontroversi, ditandai dengan ketegangan antara komunitas etnis dan pemerintah pusat mengenai apakah kebijakan sosialistik atau pasar bebas harus dijalankan [3].
Pada1958, sebagai akibat dari konflik yang terus memanas, Perdana Menteri U Nu meminta tentara "memulihkan ketertiban" dan pemilihan umum diadakan 18 bulan kemudian.
Pemerintah Persatuan Burma, yang dibentuk melalui Perjanjian Panglong --ditandatangani antara Jenderal Aung San dan perwakilan etnis minoritas utama negara itu, seperti Kachin dan Chin-- berakhir dengan kudeta militer Jenderal Ne Win pada 1962.
Selama itu periode ini, di bawah wacana kebijakan luar negeri yang "terisolasi", Myanmar mulai mengikuti prinsip-prinsip "Jalan Burma Menuju Sosialisme" [4] pada 1975, dengan Dewan Revolusi yang terdiri dari pejabat militer dan Partai Program Sosialis Burma ( BSPP), sayap sipilnya.
Meskipun ada amandemen 1974 dalam undang-undang yang bertujuan meningkatkan peran parlemen, orang mungkin tetap berpendapat bahwa tentara terus mendominasi politik dalam dan luar negeri negara.
Faktanya, Dewan Pemulihan Hukum dan Ketertiban Negara (SLORC) telah mengkonsolidasikan pengaruh militer dalam politik dan kehidupan sosial.
Sementara era 1980-an menandai awal dari rezim pengawasan militer Myanmar yang bertahan lama, mereka juga melihat hubungannya dengan komunitas internasional memburuk secara serius karena sanksi.
Berbagai sanksi dijatuhkan antara 1988 dan 2010, kebanyakan oleh AS dan Uni Eropa (UE).
Selama 2000-an, Myanmar sedikit banyak menjauh dari wacana kebijakan luar negeri yang terisolasi/netral, sementara juga menjalani reformasi demokratisasi dalam negeri.
Pada 2008, Dewan Ketertiban Umum mengadakan referendum untuk konstitusi baru, dan Thein Sein memimpin pada 2011, dengan USDP mencapai kemenangan luar biasa dengan memenangkan hingga 80 persen suara dalam pemilihan 7 November 2010.
Pada upacara peresmian, Thein Sein mengidentifikasi prioritas kebijakan dalam dan luar negeri, menekankan bahwa prioritas kebijakan luar negeri pemerintah sebelumnya, yang telah ada sejak pendirian Uni, akan dipertahankan. [5]
Dia juga menyatakan bahwa Myanmar harus secara aktif diintegrasikan ke dalam sistem internasional dengan menghidupkan kembali hubungan dengan organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Sein juga memprakarsai serangkaian reformasi kebijakan dalam negeri untuk melakukan demokratisasi.
Dalam pemilu pada 8 November 2015, NLD memenangkan jumlah suara yang sama dengan yang dimenangkan USDP pada pemilu sebelumnya.
Dengan demikian Aung Suu Kyi bisa mengambil posisi sebagai Penasihat Negara, yang secara efektif menjadi kepala negara. [6]
Namun, komentar atas sejumlah pasal dalam Konstitusi 2008 patut diperhatikan mengingat posisi tentara dalam politik Myanmar dan landasan birokrasi negara.
Misalnya, undang-undang apa pun harus diberlakukan dengan mayoritas 75 persen dalam sistem di mana pejabat militer diberi kuota 25 persen.
Kementerian utama disediakan untuk perwira militer.
Dalam kondisi tertentu, tentara memiliki kewenangan untuk campur tangan dan mengambil alih jika dianggap perlu. [7]
Meskipun Myanmar memiliki pemerintahan sipil dan militer sejak berdirinya, militer memiliki pengaruh yang signifikan dalam politik dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Terlepas dari banyak reformasi, beberapa pasal dalam Konstitusi 2008 mengungkapkan, dan bahkan memperkuat, dampak militer.
--Apa arti Myanmar bagi China?
Jika melihat hubungan antara China dan Myanmar dari sudut pandang geo-strategis dan geopolitik, Myanmar merupakan pintu masuk ke Samudera Hindia dan Teluk Benggala.
Selain itu, meskipun Myanmar memberikan manfaat langsung kepada China dengan sumber daya alam melimpah dan perbatasan darat sepanjang 2.204 kilometer dengan China, hal ini juga menimbulkan berbagai risiko.
Namun perlu dicatat sejak kedua negara menyelesaikan sengketa perbatasan secara damai pada 1960-an, masalah tersebut tidak lagi terjadi dalam hubungan internasional China.
Ketika dinamika dasar hubungan China dengan Myanmar dibentuk oleh faktor-faktor seperti geo-strategi, persaingan ekonomi, dan kekuatan regional, hubungan keduanya juga secara langsung dipengaruhi oleh sistem politik dan kebijakan luar negeri China sejak berdirinya Myanmar.
Jika sejarah China-Myanmar juga menjadi bahan pertimbangan, aspek hubungan kedua negara dapat dikerucutkan dalam empat poin.
Yakni dampak pengawasan militer Myanmar terhadap kebijakan dalam dan luar negerinya, penyesuaian ulang China terhadap perubahan pemerintah (militer atau sipil) di Myanmar, hubungan ekonomi dan komersial China, dan keamanan perbatasan dan usaha untuk membatasi pengaruh kekuatan global AS di kawasan.
Dalam kerangka parameter tersebut, China memasukkan Myanmar dalam koridor ekonomi China-Myanmar sebagai bagian dari Belt and Road Initiative.
Myanmar secara resmi bergabung dengan Belt and Road Initiative pada 2018 setelah menandatangani nota kesepahaman dalam 15 poin.
Dengan demikian, sebagai hasil dari hubungan geostrategis tersebut, China kini memiliki opsi untuk melewati Selat Malaka (jalur sepanjang 1.700 kilometer) dan mendapatkan jalur alternatif ke Samudra Hindia.
China menghubungkan Mandalay Myanmar, serta Yangon dan Kyaukpyutahat di Teluk Benggala, dengan Provinsi Yunnan, yang tidak terhubung ke laut.
Dalam lingkup Koridor Ekonomi China-Myanmar (CMEC), sudah ada rute penghubung, seperti Zona Ekonomi Khusus Kyaukpyu, Zona Kerjasama Ekonomi Perbatasan China-Myanmar, dan Proyek Kota Yangon Baru. [9]
Mungkin hal paling menonjol dari koridor China-Myanmar adalah Provinsi Yunnan.
Dengan perbatasan sepanjang 1.997 kilometer, volume perdagangan Yunnan dengan Myanmar mencapai 24 persen dari total perdagangan kedua negara. [10]
Pelabuhan Laut Dalam Kyaukpyu dan kawasan industri secara strategis juga penting.
Proyek senilai USD1,3 miliar ini sedang dibangun di Rakhine oleh grup CITIC China dengan pendanaan dari grup Thai Charoen Polcphang.
Pelabuhan Kyaukpyu terletak di wilayah Rohingya yang tengah bergejolak.
Dimensi geo-ekonomi dalam hubungan China-Myanmar sangat menonjol dalam hal ini.
Ketika dievaluasi dalam konteks Belt and Road Initiative, ketidakstabilan politik di negara mana pun akan berdampak negatif pada kepentingan ekonomi dan perdagangan China.
Dalam kasus Rakhine, China melindungi Myanmar dari sanksi dan kecaman internasional di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB):
Pada 2007, China memveto resolusi yang menyerukan diakhirinya serangan terhadap etnis minoritas, dan pada 2017, memveto resolusi yang diusulkan untuk mengakhiri agresi terhadap Rakhine.
China juga telah berusaha memainkan peran dalam menyelesaikan perselisihan etnis dalam politik lokal Myanmar, serta menjaga keseimbangan antara tentara, pemerintah, dan oposisi.
Kepentingan geo-strategis Myanmar bagi China dan masalah keamanan perbatasan telah mendorong negara tersebut ke garis depan dalam hubungan China.
Masalah lain yang sangat dikhawatirkan China berkaitan dengan negara-negara sekelilingnya adalah keamanan perbatasan dan dampaknya jika terjadi konflik internal di negara-negara itu.
Karena itu China berupaya terlibat dalam proses pembangunan perdamaian Myanmar.
Pada 2013, secara resmi menjadi tuan rumah pembicaraan damai dan negosiasi dengan organisasi minoritas Myanmar.
Rencana tersebut dilakukan dengan tiga tahap yang diusulkan sebagai solusi krisis Rohingya.
Namun inisiatif China tersebut tidak mendapat respons positif, tak terkecuali dari Tatmadaw.
Kita dapat menyimpulkan bahwa kebijakan berbasis ideologi yang diadopsi China pada 1960-an berada di balik sikap diam Tatmadaw terhadap hubungan China-Myanmar kontemporer.
Sejak kemerdekaan Myanmar pada 1948, tentara telah menjadi kekuatan politik dan administratif paling kuat di negara itu.
Gerakan demokratisasi yang dimulai pada 2011 juga dimulai dengan persetujuan tentara dan di bawah jaminan konstitusional tertentu.
Di sisi lain, konflik etnis, hubungan militer-politik dan kekuatan asing yang setara menjadi faktor pendorong dalam hubungan internasional negara tersebut.
Mengingat semua faktor yang disebutkan di atas, China mempertahankan hubungannya dengan Myanmar baik dengan rezim militer atau pemerintahan sipil di negara tersebut di atas landasan eko-politik, dan itu dilakukan untuk mengurangi pengaruh AS di wilayah tersebut, sebagaimana aktivitas China di Asia.
Oleh karena itu, menjaga keamanan perbatasan dan stabilitas internal tampaknya menguntungkan China.
Keputusan China, bersama Rusia, untuk menyimpang dari konsensus keputusan Dewan HAM PBB terkait Myanmar setelah intervensi militer terbaru dengan alasan “tidak mencampuri urusan dalam negerinya” menunjukkan konsistensi kebijakan China terhadap Myanmar.
*Diterjemahkan dari bahasa Turki oleh Baran Burgaz Ayaz
* Pendapat yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Anadolu Agency.
[1] Nama resmi dalam bahasa Inggris diubah oleh pemerintah dari "Persatuan Burma" menjadi "Persatuan Myanmar" pada 1989, hingga kemudian menjadi "Republik Persatuan Myanmar" .
[2] Adam Simpson, Nicholas Farrelly ve Ian Holliday, Routledge Handbook of Contemporary Myanmar, New York: Routledge, 2018, hlm. 17.
[3] Simpson, Farrelly, Holliday, hlm. 18.
[4] ORF Occasional Paper, “Understanding China’s Response to Ethnic Conflicts in Myanmar”, 2019, hal. 5
[5] Maung Aung MYOE, “Kebijakan Myanmar di China sejak 2011: Penentu dan Arah”, hlm. 24
[6] Menurut Bab 3, No 59 (f) Konstitusi Myanmar, pejabat pemerintah yang menikah dengan warga negara asing tidak dapat menjadi presiden.
[7] Konstitusi Myanmar 2008: http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/79572/117761/F1973500681/MMR79572%20EngMmr.pdf
[8] Enze Han, “Under the Shadow of China-US Competition: Myanmar and Thailand’s Alignment Choices”, p.95.
[9] “Behind Myanmar-China Pauk Phaw Relations”, www.financialexpress.com
[10] USIP, “China’s Role in Myanmar’s Internal Conflicts”, 2018, p.17.
news_share_descriptionsubscription_contact
