Erdogan peringatkan keberadaan PKK di utara Irak

Fatih Hafiz Mehmet and Ali Abo Rezeg

ANKARA

Presiden Recep Tayyip Erdogan pada Rabu memperingatkan keberadaan teroris Partai Pekerja Kurdistan (PKK) di wilayah Sinjar dan Qandil, di utara Irak.

"Ada PKK di wilayah Sinjar dan Qandil. Di wilayah tersebut, kami siap untuk meneruskan perjuangan melawan teror dan menunjukkan solidaritas kami dengan Baghdad," kata Erdogan kepada wartawan di Ankara, setelah pertemuannya dengan Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi.

PKK - yang terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Turki, Amerika Serikat, dan Uni Eropa - melanjutkan kampanye bersenjata melawan Turki pada Juli 2015. Sejak saat itu, PKK bertanggung jawab atas tewasnya sekitar 1.200 anggota pasukan keamanan dan warga Turki.

Erdogan berkata, pemerintah pusat Irak telah berhasil mengusir kelompok teroris Daesh dari 75-80 persen wilayahnya.

"Saya yakin anggota Daesh yang tersisa juga akan segera diberantas," tambah Erdogan.

Ia juga mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, ia telah menyampaikan keprihatinannya atas pelaksanaan referendum tidak sah di utara Irak.

Referendum Kurdi

"Kami selalu mengatakan bahwa kami mendukung integritas teritorial Irak, dan kami akan terus mendukung hal itu," tegas Erdogan.

Meskipun telah diperingatkan oleh Turki, referendum tersebut tetap digelar, sehingga mendorong Turki untuk memberlakukan sanksi atas Pemerintah Regional Kurdistan (KRG).

Menurut Erdogan, pertemuan dengan Irak dan Iran menunjukkan hasil yang positif.

Mengenai operasi Kirkuk, al-Abadi mengatakan bahwa pasukan Irak telah dikirim ke beberapa wilayah Irak untuk menjaga warga.

"Instruksi kami untuk pasukan Irak sangat jelas, bahwa untuk menghindari segala bentrokan dan pertumpahan darah sebisa mungkin," jelas al-Abadi.

Mengenai pertemuannya dengan Erdogan, al-Abadi menegaskan bahwa ada tanggung jawab bersama untuk mencapai stabilitas di seluruh wilayah Irak.

"Kami menyarankan [dalam kunjungan kami] sebuah proyek yang akan membawa stabilitas di kawasan melalui pembangunan ekonomi,"

Konflik antara Baghdad dan Erbil terus memanas sejak 25 September, ketika warga Irak di wilayah otonomi KRG - dan beberapa wilayah sengketa - mengikuti pemungutan suara.

Menurut KRG, hampir 93 persen suara mendukung kemerdekaan dari Irak.

Pelaksanaan referendum tersebut telah dikecam oleh pihak regional mau pun internasional, karena dikhawatirkan dapat mengganggu perjuangan Irak melawan terorisme dan memicu destabilisasi di wilayah tersebut.

Pekan lalu, pasukan pemerintah masuk ke beberapa bagian wilayah sengketa Baghdad dan Erbil, termasuk Provinsi Kirkuk yang kaya akan minyak.

KRG yang khawatir akan operasi militer Baghdad menawarkan untuk "membekukan" hasil referendum, menghentikan seluruh aktivitas militer, dan memulai dialog dengan pemerintah pusat Irak.