Kelompok MILF ajukan draf Bangsamoro pada Duterte

Hader Glang dan Roy Ramos

ZAMBOANGA CITY, Filipina

Presiden Filipina Rodrigo Duterte menerima rancangan undang-undang dari kelompok pemberontak Moro pada Senin, langkah yang mensinyalir menciptakan kedamaian di negara Asia Tenggara tersebut.

Kelompok separatis itu memberikan draf Undang-Undang Dasar Bangsamoro (BBL) di istana kepresidenan d Manila.

BBL itu adalah bagian dari perjanjian damai yang ditandatangani pemerintah Filipina dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) pada 2014. Rancangan itu mengajukan skema wilayah otonomi Bangsamoro, menggantikan Wilayah Otonomi di Mindanao yang mayoritas Muslim.

Duterte berjanji mendukung rancangan itu yang masih harus melalui voting, dan berkomitmen untuk memberikan otonomi lebih di area itu semasa masa pemerintahannya.

Irene Santiago, perunding perdamaian untuk pemerintah Filipina, mengatakan, “Pejabat Congress akan memberikan suara untuk undang-undang tersebut. Ini melibatkan semua orang dalam proses perdamaian jadi bukan hanya antara MILF dan pemerintah.”

Mohagher Iqal, perwakilan kelompok separatis untuk proses perundingan, menyambut baik proses negosiasi dan mengatakan itu “penangkal untuk terkoyak-koyaknya Filipina”.

“Bila warga Bangsamoro diberikan kesempatan untuk memerintah wilayah sendiri, mereka akan berhasil melakukannya,” katanya.

Bentrokan pada Januari 2015 di pusat Mindanao menghentikan jalur undang-undang tersebut, setelah tewasnya 44 polisi, 17 pemberontak dan sejumlah warga sipil.

Undang-undang yang diajukan menghadapi beberapa tantangan konstitusional seperti kekuasaan penuh Bangsamoro terhadap agrikultur, pangan, perdagangan dan pendidikan, yang menurut pihak oposisi akan mengurangi otoritas pemerintah Filipina.

Kelompok separatis Moro yang aktif di selatan Filipina itu menginginkan otonomi daerah bagi warganya yang kebanyakan menganut Islam.

Huseyin Oruc, anggota badan pengawas Third Party Monitoring Team, memuji langkah Duterte dalam perencanaan undang-undang itu.

Badan pengawasan itu dibentuk pada tahun 2012. Mereka mengawasi perjanjian perdamaian antara pemerintah Filipina dan MILF yang ditandatangani pada Maret 2014.

“Langkah itu sangat penting, mengingat kekhawatiran adanya ISIS di Filipina dan kemungkinan mereka menghambat perdamaian,” kata Oruc kepada Anadolu Agency.

MILF dan pemerintah berharap undang-undang itu disahkan oleh parlemen.