Ebru Sengul
ANKARA
Gelombang kedua sanksi-sanksi AS kepada Iran yang akan berlaku efektif mulai 4 Oktober, bertujuan membawa Iran kembali ke meja negosiasi untuk membahas kesepakatan nuklir baru dengan aturan-aturan yang diperketat, kata seorang ahli dari lembaga konsultasi di London, Facts Global Energy, kepada Anadolu Agency pada Senin.
Setelah sanksi-sanksi AS pra-perjanjian nuklir dijatuhkan kembali sebagai putaran pertama pada Agustus, fase kedua penjatuhan sanksi AS yang akan melarang pembelian minyak dan gas alam Iran akan segera dimulai pada November.
Iman Nasseri, managing director departemen Timur Tengah di Facts Global Energy, berkata ide di belakang penjatuhan kembali putaran sanksi dari AS adalah untuk menciptakan tekanan ekonomi kepada pemerintah Iran.
AS mencoba "membawa pemerintah Iran kembali ke meja negosiasi untuk membicarakan kesepakatan baru dengan AS dan dunia, dengan lebih banyak aturan di dalamnya," ujar Nasseri.
"Tujuan sebenarnya bukan untuk menyerang industri minyak Iran, tapi untuk memotong akses Iran kepada dana. Dan minyak memberikan keuntungan paling banyak untuk Iran, ini adalah sumber pendapatan paling penting dibandingkan yang lainnya," imbuh dia.
Pada Mei, Presiden AS Donald Trump secara sepihak menarik AS dari kesepakatan nuklir yang ditandatangani pada 2015 oleh Iran dan negara-negara P5+1 -- lima negara anggota permanen Dewan Keamanan PBB plus Jerman.
Pada 2 Juli, Kementerian Luar Negeri AS mengumumkan maksudnya untuk mengurangi keuntungan Iran dari minyak menjadi nol. Presiden Iran Hassan Rouhani memperingatkan jika AS terus menghalangi ekspor minyak Iran, produsen minyak lain di wilayah tersebut akan mengalami nasib yang sama.
Keenam pihak selain AS sepakat untuk melanjutkan persetujuan 2015 -- Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, China dan Iran -- dan mengumumkan pada 24 September dibentuknya "Special Purpose Vehicle" (SPV) untuk memfasilitasi transaksi finansial yang diperbolehkan di bawah pakta tersebut dengan Iran.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini berkata sistem ini, yang akan dibuat oleh negara-negara anggora UE, akan mengizinkan "perusahaan-perusahaan Eropa terus melakukan perdagangan dengan Iran" dan berkata sistem tersebut "bisa saja terbuka untuk negara lain di dunia."
Meski, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengeluarkan teguran keras kepada negara-negara yang memilih tetap berada dalam kesepakatan nuklir setelah mereka mengumumkan pembuatan sistem finansial yang secara tak langsung mencurangi hukuman AS kepada Iran.
"Tindakan ini adalah salah satu yang paling kontraproduktif untuk perdamaian dan keamanan regional dan global," ujar Pompeo.
"Saya rasa ini bukan soal mekanisme perdagangan atau apakah ini legal atau ilegal. Pemerintah AS ingin memberikan tekanan kepada Iran dengan memotong akses mereka kepada dana. jadi, tak peduli bagaimana perusahaan-perusahaan ini bertransaksi dengan Iran, Kementerian Keuangan AS akan menargetkan perusahaan-perusahaan yang memiliki aset atau hubungan finansial atau transaksi dengan AS," ujar Nasseri.
Nasseri mencatat bila mekanisme dan sistem ini akhirnya bekerja, mungkin Iran akan terbantu, namun tidak secara signifikan.
"Ini hanya akan membantu perusahaan-perusahaan kecil yang keinginan atau kemampuan membeli minyak Iran sedikit, bukan perusahaan besar karena mereka semua berhubungan dengan sistem finansial AS dan tidak akan mengambil risiko, terlepas dari apa yang diinginkan negaranya," papar dia.
- Ekspor minyak Iran turun
Ekspor minyak Iran mulai menurun setiap bulan mulai April 2018, dan tren penurunan ini diprediksi akan terus berlanjut setelah sanksi AS mulai berlaku pada November, menurut data dari Facts Global Energy.
"Dalam prediksi kami, ekspor minyak Iran [total minyak mentah dan kondensat] sekitar 1,3-1,4 juta barel per hari (mmb/d) pada November dan Desember, turun menjadi kurang dari 1 mmb/d di pertengahan tahun depan," ujar Nasseri.
Meski begitu, dia menekankan ekspor Iran pasca sanksi dari AS akan berakhir di China.
"Kami percaya banyak pembeli minyak Iran akan berhenti mengimpor apapun dari Iran, seperti Korea Selatan yang mulai membeli dari Total Prancis, beberapa akan tetap membeli sampai tenggat waktu pada 4 November," tukas Nasseri.
Korea Selatan adalah negara pertama yang berhenti total membeli minyak dari Iran setelah Washington menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015, kata Kasra Nouri, kata direktur hubungan masyarakat di Kementerian Minyak Iran, menurut media lokal Iran.
Nasseri mengumumkan bahwa negara-negara lain dengan potensi volume impor lebih kecil, sekitar 1-2 kargo per bulan, adalah India, Turki dan Uni Emirat Arab.
