Uni Eropa perpanjang sanksi terhadap Myanmar hingga 2027

Uni Eropa memperpanjang sanksi terhadap Myanmar hingga April 2027 dengan alasan situasi serius yang terus berlangsung, termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan yang merusak demokrasi pascakudeta 2021.

Dalam pernyataannya pada Senin, Dewan Uni Eropa menyebut langkah tersebut diambil setelah peninjauan tahunan terhadap rezim sanksi yang diberlakukan kepada Myanmar.

Sanksi tersebut menargetkan 105 individu dan 22 entitas yang terkait dengan kepemimpinan militer Myanmar. Mereka dikenai pembekuan aset serta larangan mengakses dana atau sumber daya ekonomi, sementara individu juga dilarang bepergian ke wilayah Uni Eropa.

Selain itu, Uni Eropa tetap memberlakukan pembatasan lebih luas, termasuk embargo senjata, larangan ekspor peralatan yang dapat digunakan untuk represi internal, serta larangan pelatihan militer dan kerja sama dengan angkatan bersenjata Myanmar, Tatmadaw.

Uni Eropa kembali menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan militer sejak kudeta 2021, dengan menyoroti pelanggaran HAM yang terus berlangsung dan pembatasan luas terhadap kebebasan dasar.

Blok tersebut menyerukan penghentian segala bentuk kekerasan serta mendesak otoritas Myanmar membebaskan semua tahanan yang ditahan secara sewenang-wenang.

Selain sanksi, Uni Eropa juga tetap menahan bantuan keuangan langsung kepada pemerintah Myanmar dan membekukan bantuan yang dapat dianggap melegitimasi junta.

Uni Eropa menyatakan siap memberlakukan sanksi tambahan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran, sambil menegaskan bahwa langkah tersebut dirancang secara terarah agar tidak merugikan masyarakat sipil.

“Uni Eropa berdiri bersama rakyat Myanmar dalam aspirasi mereka menuju demokrasi dan perdamaian,” demikian pernyataan tersebut.