Maria Elisa Hospita
05 Desember 2020•Update: 07 Desember 2020
Ruslan Rehimov
BAKU
Azerbaijan pada Kamis memprotes Majelis Nasional Prancis atas resolusi tentang Karabakh.
Kementerian Luar Negeri Azerbaijan memanggil Duta Besar Prancis untuk Baku Zacharie Gross dan memberinya catatan diplomatik tentang keputusan Senat.
Menurut kementerian, keputusan tersebut bertentangan dengan norma, prinsip, dan hukum internasional serta resolusi PBB yang relevan, sekaligus menambahkan bahwa Azerbaijan sangat keberatan dengan keputusan tersebut.
Pada 26 November, Kementerian Luar Negeri Azerbaijan telah memberikan catatan diplomatik kepada dubes Prancis itu atas "resolusi" yang mendesak pengakuan Nagorno-Karabakh sebagai "sebuah republik".
Hubungan antara kedua negara bekas Uni Soviet itu tegang sejak 1991, ketika pasukan Armenia menduduki Nagorno-Karabakh, yang juga dikenal sebagai Upper Karabakh.
Bentrokan meletus pada 27 September, setelah pasukan Armenia melancarkan serangan ke warga sipil dan pasukan Azerbaijan dan melanggar sejumlah kesepakatan gencatan senjata kemanusiaan.
Selama konflik, Azerbaijan berhasil membebaskan beberapa kota dan hampir 300 permukiman dan desa dari pendudukan Armenia.
Kedua negara menandatangani kesepakatan yang diperantarai Rusia pada 10 November untuk mengakhiri pertempuran dan bekerja menuju resolusi yang komprehensif.
Gencatan senjata dipandang sebagai kemenangan bagi Azerbaijan, tetapi kekalahan bagi Armenia, yang telah menarik pasukannya dari wilayah pendudukan sesuai dengan kesepakatan tersebut.
