Cavusoglu: Turki ingin lihat dunia bebas dari senjata nuklir

Bayram Altug

JENEWA

Tujuan utama Turki adalah untuk melihat dunia bebas dari senjata nuklir, Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu, Senin.

Pernyataan Cavusoglu itu disampaikan pada Konferensi Perlucutan Senjata PBB yang diadakan di Jenewa, Swiss.

"Perlucutan senjata, proliferasi senjata nuklir dan kontrol senjata sangat penting untuk keamanan dan perdamaian global," kata Cavusoglu, menambahkan bahwa Turki menghadapi banyak risiko dan ancaman di wilayahnya.

Dia menegaskan bahwa Turki secara bersamaan memerangi beberapa kelompok teror - seperti Daesh, PKK/PYD dan FETO - sementara perang saudara di Suriah hampir memasuki tahun ke-9.

Menteri luar negeri menggarisbawahi bahwa konferensi adalah platform unik untuk membahas masalah senjata pemusnah massal.

Dia menekankan bahwa dunia tanpa senjata nuklir hanya dapat dicapai dengan mengimplementasikan Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) secara berturut-turut dan universal.

Dia juga meminta para peserta untuk mengadakan konferensi internasional tentang senjata pemusnah massal di Timur Tengah.

- Keprihatinan terhadap Uyghur di China

Dalam sidang Dewan HAM PBB ke-40, Cavusoglu menegaskan kembali kekhawatiran Turki tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan China terhadap warga Uyghur.

"Ketika datang ke China, temuan laporan Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial dan beberapa laporan lain tentang pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Uyghur dan komunitas Muslim lainnya di Wilayah Otonomi Uyghur Xinjiang, adalah penyebab serius yang perlu dikhawatirkan," kata Cavusoglu .

Meskipun mengakui hak China untuk memerangi terorisme, dia berharap harus ada definisi yang jelas untuk membedakan antara teroris dan orang yang tidak bersalah.

"Kami mendorong otoritas China dan berharap bahwa hak asasi manusia universal, termasuk kebebasan beragama, dihormati dan perlindungan penuh terhadap identitas budaya Uyghur dan Muslim lainnya dijamin," tambahnya.

Awal bulan ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Hami Aksoy menyebut kebijakan asimilasi China terhadap Uyghur sangat memalukan bagi kemanusiaan.

Turki mendesak pemerintah China untuk menghormati hak asasi manusia fundamental warga Uyghur dan menutup kamp konsentrasi.

Wilayah Xinjiang China adalah rumah bagi sekitar 10 juta warga Uyghur.

Kelompok Muslim Turki, yang membentuk sekitar 45 persen dari populasi Xinjiang, telah lama menuduh otoritas China melakukan diskriminasi budaya, agama dan ekonomi

Menurut pejabat AS dan ahli PBB, sekitar 1 juta orang, atau sekitar 7 persen dari populasi Muslim di wilayah Xinjiang China, kini dipenjara dalam "kamp pendidikan ulang politik" yang terus berkembang.

Dalam sebuah laporan September lalu, Human Rights Watch menuduh pemerintah China melakukan kampanye sistematis pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Uyghur di Xinjiang.

Menurut laporan setebal 117 halaman itu, pemerintah China melakukan penahanan, penyiksaan dan penganiayaan massal terhadap warga Uyghur di wilayah tersebut.