Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan akan menyampaikan pidato di Sidang Majelis Umum PBB untuk ke-16 kalinya, dengan isu Gaza dan Palestina diperkirakan kembali menjadi salah satu agenda utamanya.
Erdogan pertama kali menghadiri Sidang Majelis Umum PBB pada 2005, ketika masih menjabat sebagai perdana menteri Turkiye.
Dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB ke-60 saat itu, Erdogan menekankan perlunya PBB yang lebih demokratis, transparan, aktif, dan mampu mewakili kehendak bersama seluruh anggotanya.
"Yang terpenting, PBB yang mampu memperbarui diri, lebih demokratis dan transparan, mampu mewakili kehendak bersama seluruh anggotanya, menjadi tempat penyelesaian sengketa internasional, dipandang sebagai jaminan perdamaian dunia, dihormati seluruh anggotanya, serta lebih aktif dan tegas, merupakan kepentingan bersama umat manusia," katanya.
Erdogan kembali menghadiri Sidang Majelis Umum PBB ke-62 pada 2007 dengan membawa isu pemberantasan terorisme.
Dia mengatakan aksi teror di mana pun terjadi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mengancam semua pihak.
Erdogan menyerukan solidaritas dan kerja sama internasional yang lebih kuat dalam menghadapi terorisme.
Pada Sidang Majelis Umum PBB ke-64 pada 2009, Erdogan mulai menekankan perlunya reformasi struktur PBB.
Menurut dia, PBB harus menjadi organisasi yang lebih demokratis, transparan, adil, efektif, dan memiliki keterwakilan yang lebih kuat untuk membantu menciptakan tatanan global yang adil dan inklusif.
Dia juga menekankan bahwa reformasi PBB tidak akan lengkap tanpa reformasi Dewan Keamanan PBB.
Dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-66 pada 2011, Erdogan membahas berbagai persoalan regional, termasuk Suriah, Libya, Somalia dan Palestina.
Dia juga menyinggung Karabakh dan menyerukan penyelesaian terhadap konflik tersebut.
"Masalah Karabakh tidak dapat dibiarkan terus tanpa penyelesaian seperti ini. Mencari solusi bagi persoalan internasional sebelum menjadi semakin parah merupakan tanggung jawab politik dan moral kita semua," katanya.
Erdogan pertama kali berpidato di Sidang Majelis Umum PBB sebagai presiden Turkiye pada 2014.
Dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-69 itu, dia menyuarakan perlunya reformasi PBB melalui slogan yang kemudian sering digunakannya, "Dunia lebih besar dari lima."
Erdogan mengkritik besarnya pengaruh lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto terhadap proses pengambilan keputusan organisasi tersebut.
"Saya ingin menegaskan bahwa dunia lebih besar dari lima. Tidak dapat diterima oleh hati nurani global ketika lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB membuat PBB tidak efektif dengan cara yang tidak sesuai dengan realitas dunia," katanya.
Erdogan saat itu juga menyinggung konflik Palestina dan Suriah sebagai contoh persoalan yang menurutnya gagal ditangani secara efektif oleh PBB.
Sekitar dua bulan setelah upaya kudeta 15 Juli 2016, Erdogan menghadiri Sidang Majelis Umum PBB ke-71.
Dalam pidatonya, dia meminta negara-negara sahabat mengambil langkah terhadap FETO dan kembali menyoroti pemberantasan terorisme.
Erdogan mengatakan upaya kudeta tersebut berhasil digagalkan karena masyarakat Turkiye mempertahankan demokrasi, pemerintahan, kebebasan, masa depan, dan tatanan konstitusional negara mereka.
Dia juga menyebut FETO sebagai ancaman keamanan nasional tidak hanya bagi Turkiye, tetapi juga bagi negara-negara tempat organisasi tersebut beroperasi.
Dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-72 pada 2017, Erdogan banyak membahas Suriah dan pemberantasan terorisme.
Dia mengatakan Turkiye menghadapi organisasi seperti Daesh dan PKK yang memanfaatkan ketidakstabilan di Suriah dan Irak.
Erdogan juga menyinggung Operasi Perisai Eufrat di Suriah utara dan menyebutnya sebagai salah satu keberhasilan terbesar dalam melawan Daesh sejak kelompok tersebut menguasai wilayah di kawasan itu.
Setahun kemudian, dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-73, Erdogan kembali mengkritik struktur PBB dan mengangkat persoalan Palestina.
Menurut dia, PBB semakin jauh dari harapan masyarakat dunia untuk mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan.
Dia juga mengkritik Dewan Keamanan PBB yang menurutnya lebih banyak melayani kepentingan lima negara pemegang hak veto dan gagal merespons berbagai konflik serta kekerasan di dunia.
Erdogan menyinggung Bosnia, Rwanda, Somalia, Myanmar dan Palestina sebagai contoh.
"Meski seluruh dunia berpaling, kami sebagai Turkiye akan terus berdiri bersama rakyat Palestina yang tertindas dan mempertahankan status historis serta hukum Yerusalem, kiblat pertama kami," katanya.
Dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-74 pada 2019, Erdogan mengangkat persoalan migrasi tidak teratur dengan menunjukkan foto Aylan Kurdi, anak pengungsi Suriah yang ditemukan meninggal di pantai Bodrum, Mugla.
Foto Aylan menjadi salah satu simbol krisis pengungsi setelah keluarganya berusaha menyeberangi Laut Aegea.
Erdogan mengatakan dunia terlalu cepat melupakan jutaan orang yang kehilangan nyawa atau menghadapi bahaya ketika berusaha menyelamatkan diri.
Dalam pidato yang sama, Erdogan menunjukkan peta perubahan wilayah Palestina sejak 1947 untuk menyoroti konflik Palestina-Israel.
Dia mempertanyakan efektivitas berbagai resolusi PBB mengenai Israel dan meminta organisasi tersebut memainkan peran yang lebih kuat.
'Nasib umat manusia tidak boleh diserahkan kepada segelintir negara'
Sidang Majelis Umum PBB ke-75 pada 2020 digelar melalui konferensi video karena pandemi Covid-19.
Dalam pidatonya yang ke-10 di Majelis Umum PBB, Erdogan kembali menyerukan reformasi organisasi internasional.
Dia mengatakan pandemi menunjukkan kelemahan mekanisme global dalam menghadapi krisis.
"Nasib umat manusia tidak boleh diserahkan kepada kehendak segelintir negara," katanya.
Erdogan kembali menggunakan slogan "Dunia lebih besar dari lima" untuk menekankan perlunya perubahan struktur pengambilan keputusan global.
Pada Sidang Majelis Umum PBB ke-76 pada 2021, Erdogan beralih menyoroti perubahan iklim.
Dia menyebut berbagai bencana yang terjadi di sejumlah wilayah dunia, mulai dari banjir di Asia dan Eropa, badai di Amerika, kekeringan di Afrika hingga kebakaran di negara-negara Mediterania.
Menurut dia, perubahan iklim tidak hanya mengancam lingkungan dan ekosistem, tetapi juga kehidupan dan keamanan manusia serta berpotensi memicu gelombang migrasi baru.
Dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-77, Erdogan membahas perang Rusia-Ukraina serta upaya diplomasi Turkiye, termasuk pembentukan Koridor Gandum Laut Hitam.
Erdogan menunjukkan foto kapal pengangkut gandum yang melintasi Selat Istanbul dan menyoroti kesepakatan yang dicapai melalui kerja sama Turkiye dan PBB.
Dia menyebut kesepakatan tersebut sebagai salah satu keberhasilan penting PBB dalam beberapa tahun terakhir karena membantu memastikan gandum Ukraina dapat kembali dikirim melalui Laut Hitam ke pasar dunia.
Erdogan juga mengatakan kesepakatan itu menunjukkan perundingan dapat menghasilkan kemajuan dalam persoalan yang penting bagi pihak-pihak yang berkonflik.
Dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-78 pada 2023, Erdogan kembali mengkritik struktur PBB sekaligus membahas pemberantasan terorisme, Islamofobia, rasisme, perang Rusia-Ukraina, Palestina dan perkembangan di Mediterania Timur.
Erdogan juga menyerukan masyarakat internasional mengakui kemerdekaan Republik Turki Siprus Utara (TRNC) serta membangun hubungan diplomatik, politik, dan ekonomi dengan wilayah tersebut.
Dia juga membahas Karabakh dan menegaskan dukungan Turkiye terhadap proses perundingan antara Azerbaijan dan Armenia.
Erdogan menyampaikan pidatonya yang ke-14 di Sidang Majelis Umum PBB pada 24 September 2024.
Dalam pidatonya, dia menyerukan masyarakat internasional mengambil tindakan terhadap serangan Israel dan meminta negara-negara yang belum mengakui Palestina untuk segera memberikan pengakuan.
Erdogan menyerukan pembentukan negara Palestina yang merdeka, berdaulat dan memiliki kesatuan wilayah berdasarkan perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
Dia juga kembali mengkritik struktur PBB dan mengatakan organisasi tersebut semakin kesulitan menjalankan misi yang menjadi dasar pembentukannya.
Menurut Erdogan, slogan "Dunia lebih besar dari lima" semakin relevan dalam kondisi global saat ini.
Pidatonya mengenai Gaza dan Palestina saat itu juga mendapat perhatian luas dari media internasional.
'Di satu sisi ada tentara dengan senjata paling mematikan, di sisi lain ada anak-anak'
Dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-80, Erdogan kembali menjadikan Palestina dan situasi di Gaza sebagai bagian utama pidatonya.
Dia juga membahas Suriah, perang Rusia-Ukraina, pengakuan terhadap Republik Turki Siprus Utara, serta berbagai konflik lain di dunia.
"Tidak ada perang di Gaza. Kita tidak bisa berbicara mengenai dua pihak di Gaza. Di satu sisi ada tentara reguler yang memiliki senjata paling modern dan paling mematikan, sementara di sisi lain ada warga sipil dan anak-anak yang tidak bersalah," kata Erdogan.
Dia juga mengatakan tindakan Israel tidak terbatas di Gaza dan Tepi Barat, tetapi telah meluas ke Suriah, Iran, Yaman dan Lebanon sehingga mengancam perdamaian regional.
Erdogan menunjukkan sejumlah foto dari Gaza dalam pidatonya dan menyerukan para pemimpin dunia untuk mengambil tindakan.
"Sekaranglah waktunya. Sekarang waktunya berdiri teguh bersama rakyat Palestina yang tertindas atas nama kemanusiaan," katanya.
Sidang Majelis Umum PBB ke-81 yang mempertemukan para pemimpin dunia di New York akan dimulai pada 22 September dengan tema "Memulihkan kepercayaan, mengelola transformasi: PBB yang memberikan hasil bagi semua."
Erdogan dijadwalkan menjadi pembicara keempat pada hari pertama sesi tingkat tinggi yang menghadirkan pidato para pemimpin dunia.
Sekitar 195 negara diperkirakan mengirimkan perwakilan tingkat tinggi dalam pertemuan tersebut.
Pidato Erdogan yang ke-16 di Sidang Majelis Umum PBB diperkirakan akan berfokus pada situasi di Gaza, pengakuan Palestina sebagai negara, serta langkah-langkah internasional terhadap Israel.
Erdogan juga diperkirakan kembali meminta negara-negara anggota mengambil sikap terhadap serangan Israel di Gaza.
Di sela rangkaian Sidang Majelis Umum PBB, Erdogan dijadwalkan melakukan pertemuan dengan sejumlah kepala negara dan pemerintahan.
Dia juga dijadwalkan berbicara dalam acara iklim Sekretaris Jenderal PBB pada 23 September.
news_share_descriptionsubscription_contact
contact_the_ombudsman
is_there_an_error_in_this_story
