Muhammad Abdullah Azzam
20 Januari 2021•Update: 20 Januari 2021
Muhammad Artimah
TRIPOLI, Libya
Pihak-pihak yang bertikai di Libya pada Selasa menyetujui mekanisme untuk menunjuk pemerintah sementara di negara tersebut.
Pada hari kedua pemungutan suara di Forum Dialog Politik Libya (LPDF), 51 anggota forum, atau 73 persen darinya, memberikan suara mendukung mekanisme yang ditentang oleh 19 lainnya, ungkap anggota LPDF Abdul Qadir Hawili kepada Anadolu Agency.
Dua anggota abstain dalam dialog, yang berisi perwakilan dari pemerintah Libya yang diakui secara internasional dan jenderal Khalifa Haftar, sementara dua lainnya tidak berpartisipasi dalam proses pemungutan suara, tambah Hawili.
Anggota lain, Muhammad al-Ra'idah, mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa mekanisme baru menetapkan bahwa masing-masing dari tiga wilayah di negara Afrika Utara itu harus mencalonkan satu anggota untuk otoritas eksekutif dengan persetujuan setidaknya 70 persen perwakilan dari setiap wilayah di forum dialog politik.
"Jika setiap daerah gagal mencalonkan angka untuk persentase yang dibutuhkan maka sistem daftar akan digunakan," tutur al-Ra'idah.
Pada 3 Januari, utusan sementara PBB untuk Libya, Stephanie Williams, mengumumkan pembentukan 18 anggota Dewan Konsultasi Forum Dialog Libya untuk merancang mekanisme formal guna memilih pemerintah sementara Libya.
PBB mengakui pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Fayez al-Sarraj, yang juga didukung oleh Turki, sebagai otoritas sah negara itu ketika Tripoli memerangi milisi Haftar sejak April 2019 dalam konflik yang telah merenggut ribuan nyawa.
Upaya diplomatik telah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir untuk mencapai solusi atas konflik Libya menyusul kemenangan yang diraih oleh Tentara Libya terhadap milisi Haftar.
Terlepas dari kemajuan di tingkat politik dan militer antara pihak-pihak yang bersaing Libya, pemerintah mendokumentasikan beberapa pelanggaran HAM oleh milisi Haftar hingga pelanggaran gencatan senjata yang dicapai pada 23 Oktober di bawah mediasi PBB.
