Guinea buka kembali perbatasan udara, larang eks menteri terbang

Aurore Bonny, James Tasamba

DOUALA, Kamerun/KIGALI, Rwanda

Junta militer yang menggulingkan Presiden Guinea Alpha Conde akhir pekan lalu telah mengumumkan bahwa mereka membuka kembali perbatasan udara negara itu.

“Semua maskapai penerbangan dapat melanjutkan penerbangan mereka dengan tunduk pada prosedur administrasi,” kata Komite Nasional untuk Pembangunan (NCRD) dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Senin.

Pembukaan kembali hanya mencakup "penerbangan komersial dan kemanusiaan saja".

Conde ditahan pada Minggu oleh tentara di bawah pimpinan Kolonel Mamadi Doumbouya.

Militer juga mengumumkan pengambilalihan stasiun televisi negara dan pembubaran Majelis Nasional dan Konstitusi.

Lewat siaran RTG, Doumbouya mengatakan Conde ditahan dan kondisinya aman.

Bersumpah untuk memulihkan demokrasi di negara Afrika Barat itu, Doumbouya mengatakan NCRD, nama yang diberikan untuk pasukannya, telah menutup perbatasan darat dan udara Guinea selama satu pekan.

Jam malam juga akan diberlakukan sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Doumbouya menuding Conde tidak berbuat cukup banyak untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial negara itu.

Menteri dari pemerintah yang digulingkan tidak diizinkan meninggalkan negara itu dan semua gubernur provinsi diganti dengan komandan militer.

Dalam pertemuan dengan para menteri, termasuk mantan perdana menteri Ibrahima Kassory Fofana, dia mengatakan pembatasan pergerakan akan dilakukan selama masa transisi kekuasaan.

Doumbouya berjanji akan membentuk “pemerintah persatuan nasional", dan tidak akan ada balas dendam terhadap mantan pejabat pemerintah, tetapi supremasi hukum akan menjadi prinsip panduan.

Pada Minggu malam, militer berjanji menjamin integritas mantan presiden dan mengizinkannya untuk kunjungan dokter secara rutin.

Conde, 83, terpilih kembali untuk masa jabatan ketiga pada Oktober 2020 dalam pemilu yang diwarnai kekerasan.

Dia pertama kali berkuasa pada 2010 dalam pemungutan suara yang dianggap sebagai pemilihan demokratis pertama sejak negara bekas jajahan Prancis itu memperoleh kemerdekaan.

Amerika Serikat, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS), dan Uni Afrika mengutuk kudeta militer tersebut.