Irak dan Inggris berunding soal krisis Irak

Haydar Hadi

BAGHDAD

Perdana Menteri Irak Haidar al-Abadi dan Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson merundingkan krisis Irak melalui sambungan telepon pada Senin, menurut sumber dari istana presiden.

Menurut sumber yang namanya tidak ingin dipublikasikan itu, al-Abadi menekankan pentingnya mengerahkan pasukan untuk mengendalikan berbagai wilayah di Irak dan di perbatasan dengan Turki yang menjadi pintu ekspor minyak.

Al-Abadi juga mengatakan Pemerintah Regional Kurdistan (KRG) dan beberapa media pemberontak di Erbil mendukung pembunuhan terhadap militer Irak.

"Sangat penting bagi kami agar semua warga Irak bisa hidup berdampingan di satu negara. Itu tidak bisa terjadi tanpa kekuatan negara untuk mencegah agar situasi tidak makin buruk," tekan al-Abadi.

Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson dikabarkan menyampaikan dukungannya terhadap pemerintahan al-Abadi dan ingin menghubungi Perdana Menteri KRG Nechirvan Barzani mengenai hal-hal yang mereka perbincangkan.

Pada Minggu, Presiden KRG Masoud Barzani mengatakan dia tidak akan ikut serta dalam pemilihan presiden pada 1 November.

Seorang anggota parlemen Irak, Aydin Maruf, mengatakan kepada Anadolu Agency tugas-tugas Masoud Barzani akan dihibahkan ke parlemen dan Dewan Keadilan setelah proses pemilihan. Maruf juga mengatakan Dewan Kepresidenan KRG sudah dihapus.

Sebelumnya pada Sabtu, ajudan senior Barzani, Hemin Hawrami menuliskan di halaman Twitternya: "Presiden Barzani mendukung pemilihan Parlemen/Presiden pada 1 Nov. Parlemen memperpanjang masa kerjanya selama dua periode."

Pada Senin, kompleks perkantoran dua partai oposisi Kurdi dilalap api. Selain itu, Persatuan Patriotik Kurdistan (PUK) juga mengatakan sekelompok orang berdemonstrasi di depan markas partai mereka, dan kemudian menyebabkan ricuh.

Dewan keamanan KRG mengeluarkan pernyataan mengimbau agar rakyat tenang dan mencegah mereka yang berniat memprovokasi.

Ketegangan makin meningkat antara Bagdad dan KRG sejak 25 September, ketika penduduk di wilayah KRG ikut serta dalam referendum kemerdekaan.

Pemilu tidak sah itu dikritik politisi Irak dan internasional, yang menuding referendum menyebabkan ketidakstabilan di negara yang sedang gencar memerangi terorisme.

Rabu pekan lalu, KRG menawarkan untuk "menangguhkan" hasil pemilu tidak sah bulan lalu, menghentikan semua kegiatan militer dan membuka dialog dengan pemerintah pusat.