Ekip
10 Desember 2017•Update: 11 Desember 2017
Abdel Rauof Arnaout
YERUSALEM
Pengakuan AS terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel memicu harapan tinggi negara ini bahwa negara-negara lain akan mengikuti tindakan AS mengakui kota suci ini sebagai ibu kota Israel.
“Kami opstimistis negara-negara lain akan mengikuti contoh AS,” ujar Ofir Gendelman, juru bicara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kepada Anadolu Agency.
Dia menambahkan, banyak negara juga akan memindahkan kantor kedutaan besar mereka dari Tel Aviv ke Yerusalem ketika Washington memindahkan pusat misi diplomasi mereka ke kota tersebut.
“Beberapa negara mungkin malah memindahkan kedutaan besar mereka ke Yerusalem sebelum AS,” lanjut juru bicara tersebut. “Israel menyerukan kepada negara lain untuk mengikuti langkah AS.”
Juru bicara Israel ini juga mengungkap Israel sedang mengontak beberapa negara untuk mengikuti AS mengakui Yerusalem, meski dia menolak untuk menyebut nama-nama negara tersebut.
Pada Rabu, Presiden AS Donald Trump secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memulai persiapan untuk memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem, membalikkan kebijakan AS yang selama berpuluh tahun berusaha netral soal kota suci tersebut.
Aksi AS ini memicu protes luas di daerah Palestina dan beberapa negara lain, termasuk kecaman dari negara-negara Arab dan Muslim sedunia.
Sekutu-sekutu Washington dari Eropa juga mengkritik langkah Trump, memperingatkan kalau keputusan ini bisa memperburuk hubungan Palestina dengan Israel dan memicu kekisruhan di wilayah tersebut.
Kanselir Jerman Angela Markel berkata, “Pemerintah Jerman tidak mendukung keputusan ini, karena status Yerusalem harus diputuskan dalam bingkai pencarian solusi kedua negara,” menurut unggahan Twitter juru bicaranya.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut aksi AS sebagai “keputusan AS yang patut disesalkan dan tidak mendapat dukungan Prancis, juga menyalahi hukum internasional dan resolusi DK PBB.”
Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson berkata keputusan AS ini akan mengganggu usaha mewujudkan perdamaian di Timur Tengah.
Yerusalem tetap berada di pusat konflik Israel-Palestina, dengan Palestina berharap Yerusalem Timur – sekarang diduduki oleh Israel – menjadi ibu kota negara Palestina kelak.
Hal yang mustahil
Uri Savir, mantan jenderal manajer di kementerian luar negeri Israel, mengatakan pengakuan negara-negara lain atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel mengikuti AS sangat kecil kemungkinanannya.
“Saya rasa itu adalah hal yang mustahil,” kata Savir kepada Anadolu Agency.
Dia justru berkata, tindakan Trump malah melemahkan posisi Israel soal Yerusalem.
“Keputusan ini menggiring konsensus internasional untuk mencari pemecahan yang melibatkan kedua negara,” lanjut dia.
Menurut Savir lagi, keputusan AS ini juga tidak akan mendapatkan dukungan internasional.
“Sebaliknya, AS kini kehilangan perannya sebagai mediator perdamaian,” ujar Savir. “AS tidak lagi dipandang sebagai mediator yang adil.”
Diplomat Israel ini juga berujar tidak ada yang berubah di lapangan setelah pengakuan AS terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
“Masih dibutuhkan negosiasi untuk mencapai kesepakatan soal status final kota ini,” lanjut Savir.
“Kita harus menemukan ide baru yang kreatif, entah itu meyakinkan Trump untuk memberikan proposal baru atau membawa pihak lain seperti EU untuk turut andil dalam proses negosiasi,” kata dia.
Savir mencoret ekspektasi Netanyahu akan pengakuan dan relokasi kedutaan besar negara-negara lain ke Yerusalem.
“Mungkin akan ada satu atau dua negara yang melakukannya, tapi rasanya berat atau tidak mungkin jika mengharap negara-negara besar memindahkan kantor diplomasi mereka ke Yerusalem.”
Dalam pidatonya pada Rabu, Trump tidak menggunakan kata-kata “yang bersatu” untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
“Sebagai seorang warga Israel, Yerusalem Barat adalah ibu kota Israel. Sejak dulu dan akan selalu begitu,” kata Savir. “Yang kami inginkan adalah solusi terhadap permasalahan Palestina, termasuk persoalan Yerusalem dengan penyelesaian yang didapat dari kedua negara.”
