Muhammad Abdullah Azzam
17 Desember 2019•Update: 17 Desember 2019
Walid Abdullah
TRIPOLI
Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) Libya yang diakui PBB pada Senin mengecam pernyataan yang dikeluarkan oleh presiden Mesir tentang kedaulatannya.
Pada Kamis lalu, Abdel Fattah al-Sisi menuduh Pemerintah GNA "tidak bebas berkehendak" dan dianggap "disandera oleh milisi teroris."
Pihak GNA mengungkapkan mereka "memahami hak Mesir untuk mencapai keamanan nasionalnya, namun, mereka juga tidak menerima ancaman apapun yang akan merusak kedaulatan nasional Libya."
Pernyataan dari pihak GNA menekankan pada legitimasinya dalam memenuhi tugas dan mereka memiliki keputusan yang independen.
Mereka juga mencatat bahwa semua orang tahu operasi yang mereka gelar untuk melawan organisasi teroris Daesh di wilayah Sirte efektif membersihkan para teroris dalam waktu singkat.
Pemerintah Libya berharap Mesir dapat memainkan peran mendasar demi mendapatkan kepercayaan semua orang, daripada mendukung formasi bersenjata ilegal yang diarahkan oleh penjahat perang (Khalifa Haftar) yang menyerang ibu kota Tripoli.
GNA mendesak Mesir untuk meninjau kembali posisi mereka mengenai krisis Libya dan mendukung stabilitas dan perdamaian sipil di Libya, ketimbang mendukung pasukan yang setia kepada Khalifa Haftar di Libya timur.
Libya dilanda gejolak sejak tahun 2011, ketika pemberontakan yang didukung NATO menyebabkan lengsernya mendiang Presiden Muammar Khadaffi yang telah menjabat lebih dari empat dekade.
