Myanmar tunda kunjungan kepala UNHCR ke Rakhine

Pizaro Gozali

JAKARTA

Myanmar menunda kunjungan kepala UNCHR ke negara bagian Rakhine terkait meletusnya pertempuran antara pasukan keamanan dan gerilyawan, kata seorang juru bicara pada Senin, lansir Channel News Asia.

Pemerintah Negara Bagian Rakhine mengeluarkan pemberitahuan pekan lalu yang menolak organisasi non-pemerintah dan badan-badan PBB untuk mengunjungi daerah pedesaan di lima kota di bagian utara dan tengah Rakhine.

Pertempuran meletus di Rakhine setelah 13 polisi tewas pada 4 Januari oleh serangan Arakan Army yang berasal dari kelompok Budha di dekat perbatasan dengan Bangladesh.

"Berdasarkan penilaian pihak berwenang Myanmar terhadap situasi keamanan di Rakhine, kunjungan itu ditunda," kata juru bicara UNHCR Andrej Mahecic.

Inggris diperkirakan akan mengangkat masalah ini di Dewan Keamanan PBB akhir pekan ini, menurut para diplomat.

Keputusan untuk menunda perjalanan Grandi dan ketidakpastian seputar kunjungan terpisah utusan PBB Christine Schraner Burgener ke Myanmar memicu kekhawatiran pihak berwenang mengulangi sikap mereka terkait krisis pengungsi Rohingya.

"Mereka sama sekali tidak melakukan apa-apa dan secara khusus tidak ingin hal itu diungkap," kata seorang diplomat Dewan Keamanan mengenai keputusan untuk menunda kunjungan Grandi.

Operasi militer kekerasan Myanmar pada 2017 memaksa lebih dari 720.000 Rohingya menyebrangi perbatasan ke Bangladesh.

Menurut laporan, para pengungsi melarikan diri karena adanya pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran.

Inggris, Prancis, Amerika Serikat dan kepala PBB Antonio Guterres menggambarkan operasi itu sebagai pembersihan etnis sementara para penyelidik PBB menyerukan para jenderal top Myanmar untuk diperiksa karena kejahatan perang.

Rohingya di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha telah menderita penganiayaan selama beberapa dekade dan tidak diberi hak kewarganegaraan.