Pakar hukum Spanyol desak embargo senjata terhadap Israel

MADRID

Sekelompok ahli hukum di Spanyol pada Selasa meminta pemerintahnya untuk memberlakukan embargo senjata terhadap Israel atas perangnya di Jalur Gaza.

Jurists for Palestine, sebuah organisasi non-pemerintah (LSM) yang terdiri dari para hakim, jaksa, dan pengacara Spanyol, mengajukan petisi dengan lebih dari 1.200 tanda tangan kepada parlemen yang menyerukan sanksi, termasuk embargo senjata.

Berbicara di luar parlemen, Pilar Barrado, seorang hakim dan juru bicara Jurists for Palestine, mengatakan genosida Israel di Gaza dan pelanggaran hukum internasional telah mencapai tingkat yang tidak dapat ditoleransi.

“Hak asasi manusia bersifat universal. Tidak mungkin ada dunia yang dihuni oleh tuan dan budak yang dibiarkan dibantai,” kata Barrado.

Dia mencatat bahwa menurut Pasal 93 Konstitusi Spanyol, pemerintah dan parlemen bertanggung jawab untuk menjamin kepatuhan terhadap perjanjian internasional dan resolusinya.

"Kami menuntut agar pemerintah dan semua kelompok parlemen mematuhi resolusi ini. Sangat penting untuk mengadopsi langkah-langkah seperti surat perintah penangkapan (Pengadilan Kriminal Internasional) terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant," sebut dia.

"Kami (juga) menuntut parlemen Spanyol untuk meloloskan resolusi yang mengimplementasikan resolusi PBB, memberikan jaminan bagi pengungsi Palestina, memutuskan hubungan diplomatik, komersial, dan militer dengan Israel, dan menjamin pengawasan PBB untuk memulihkan kondisi kehidupan di Gaza."

Perwakilan aliansi Sumar, mitra junior pemerintahan koalisi kiri minoritas di Spanyol, serta partai Podemos dan Kiri Republik Catalonia (ERC) juga mendukung inisiatif tersebut.

Secara terpisah, harian El Diario mengatakan bahwa Spanyol mengizinkan kapal AS yang membawa senjata ke Israel untuk berhenti di pelabuhan Rota.

Namun laporan itu dibantah oleh juru bicara pemerintah Pilar Alegria.