PBB jatuhkan sanksi baru terhadap Korea Utara

WASHINGTON

Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat mengeluarkan sanksi-sanksi baru terhadap Korea Utara pada Jumat, menyusul sejumlah uji coba rudal balistik yang dilakukan negara itu.

Hukuman baru itu menuntut penurunan impor migas hingga 90 persen, menjadi 500.000 barel saja per tahun. Mereka juga melarang semua ekspor yang dulu diperbolehkan.

Sanksi itu juga meminta semua negara yang memiliki karyawan Korea Utara segera mengirim mereka balik dalam waktu dua tahun.

Tiongkok, mitra dagang utama Korea Utara, dan Rusia, yang memiliki banyak pekerja Korea Utara, turut mendukung rencana itu menyiratkan ketidaknyamanan yang makin meningkat dengan Pyongyang.

Sebelum pengambilan suara, utusan Prancis untuk PBB Francois Delattre mengatakan mereka percaya "tekanan maksimal menjadi senjata utama untuk solusi politik dan diplomatik".

"Jangan salah, tekad yang kuat juga penting untuk mencegah perang," kata dia kepada media.

Korea Utara mengatakan uji coba terakhir pada tanggal 29 November lalu merupakan rudal balistik yang bisa mencapai daratan Amerika Serikat.

AS sudah lama ingin meningkatkan tekanan terhadap Korea Utara menyusul uji coba rudal balistik dan nuklir yang mereka lakukan tahun ini. Uji coba itu terus dilakukan melanggar sejumlah perintah Dewan Keamanan.

Nikki Haley, utusan AS untuk PBB, mengatakan resolusi itu "mengirimkan pesan jelas ke Pyonyang - pelanggaran lebih lanjut akan menghadapi lebih banyak hukuman".

"Bagi komunitas internasional, ini seperti tantangan dari negara yang selalu melawan. Jadi harus kita tanggapi dengan respon yang keras," kata Haley, menanggapi uji coba 29 November itu.

Jumat kemarin, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengatakan "tidak ada yang bisa memungkiri" fakta bahwa negaranya merupakan ancaman bagi AS.

Kantor berita Pyongyang KCNA mengutipnya mengatakan bahwa Korea Utara "dengan cepat tumbuh menjadi negara strategis yang membawa ancaman nuklir terhadap AS".

Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson sempat menawarkan dialog dengan Pyongyang, namun menarik tawaran itu agar sanksi-sanksi terhadap Korea Utara bisa diterapkan.

Sementara itu, Korea Selatan terus mendorong agar ketegangan internasional itu bisa reda sebelum perhelatan Olimpiade Musim Dingin.