Pemerintahan Taliban dan AS saling menyalahkan atas serangan Kabul

ISTANBUL

Pemerintah sementara Taliban pada Selasa mengutuk serangan pesawat tak berawak yang dilakukan AS di Afghanistan pada Minggu.

"Ini jelas melanggar prinsip-prinsip internasional dan perjanjian Doha," kata Zabihullah Mujahid, juru bicara pemerintah sementara, dalam sebuah pernyataan.

Serangan pesawat tak berawak AS menewaskan pemimpin al-Qaeda Ayman al-Zawahiri di ibu kota Kabul.

Presiden Joe Biden menyebut tewasnya Zawahiri sebagai "pertunjukkan yang jelas" dari tekad Amerika untuk melakukan perjuangannya melawan kelompok teroris.

Namun, Mujahid mengatakan: “Tindakan seperti itu adalah pengulangan dari pengalaman gagal selama 20 tahun terakhir dan bertentangan dengan kepentingan AS, Afghanistan, dan kawasan.”

Serangan AS itu terjadi pada Minggu pagi dan menargetkan sebuah rumah persembunyian di pusat kota Kabul tempat Zawahiri, istri, anak perempuan dan cucunya telah pindah awal tahun ini, menurut seorang pejabat senior AS.

Ini adalah serangan drone presisi pertama yang secara resmi diakui AS di Afghanistan sejak menarik pasukannya Agustus lalu di bawah perjanjian Doha yang ditandatangani Washington dan Taliban.

Mujahid membenarkan serangan itu terjadi tetapi “awalnya insiden itu tidak diketahui.”

"Badan intelijen Imarah Islam menyelidiki insiden itu dan menemukan dalam penyelidikan awal mereka bahwa serangan itu dilakukan oleh pesawat tak berawak Amerika," tambahnya.

Taliban mengidentifikasi diri mereka sebagai Emirat Islam Afghanistan.

Juru bicara Taliban mengatakan serangan pesawat tak berawak itu akan merusak peluang perdamaian yang ada.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan dengan menampung dan melindungi” pemimpin al-Qaeda al-Zawahiri di Kabul, Taliban melanggar perjanjian Doha “dan berulang kali menjamin kepada dunia bahwa mereka tidak akan membiarkan wilayah Afghanistan digunakan oleh teroris untuk mengancam keamanan negara lain.”

“Mereka juga mengkhianati rakyat Afghanistan dan keinginan mereka sendiri untuk diakui dan normalisasi dengan komunitas internasional,” tambahnya.