Rıskı Ramadhan
06 Desember 2017•Update: 07 Desember 2017
DOHA
Pemerintah Qatar menolak upaya pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Menurut lansiran kantor berita Qatar QNA yang berdasarkan sumber pejabat Kementerian Luar Negeri, Qatar tidak akan menerima langkah apapun yang akan diambil dalam mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Upaya mengenai hal ini disebutkan akan membahayakan upaya internasional dalam mencari solusi untuk kedua negara.
Dikatakan juga bahwa Qatar mendukung hak dan tuntutan rakyat Palestina terutama pembentukan sebuah negara Palestina merdeka dengan Ibu Kota Yerusalem Timur di perbatasan tahun 1967
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan sudah siap memindahkan kedutaan AS ke kota yang diperebutkan itu, menurut kepastian tiga pejabat tinggi AS pada Selasa petang.
Kongres AS mengabulkan sebuah undang-undang yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel pada tahun 1995, namun dengan alasan kepentingan negara, semua presiden yang menjabat tetap menempatkan kedutaan besar AS di Tel Aviv dan mendukung negosiasi mengenai status kota tersebut.
Sejak 1995, semua Presiden AS menangguhkan keputusan mengenai kedutaan besar setiap enam bulan menggunakan poin terkait dalam undang-undang tersebut.
Saat kampanye pemilihan, Trump berjanji akan memindahkan kedutaan AS ke Yerusalem. Sesaat setelah mulai menjabat, Trump menggunakan hak untuk menunda dan menangguhkan poin-poin terkait dalam undang-undang tersebut. Trump kembali menunda penerapan undang-undang tentang pemindahan kedutaan besar untuk kedua kalinya pada Juni.
Menurut lansiran media Amerika berdasarkan sumber pejabat pemerintah, Presiden AS Trump tidak akan melanjutkan lagi enam bulan masa penangguhan “Undang-undang Tentang Pemindahan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem” yang akan berakhir pekan depan dan akan memutuskan untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel serta memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem.
